HARIAN MERAPI - Kenaikan harga BBM membawa dampak serius terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Berkaitan dengan itu, pemerintah sebenarnya bisa melakukan berbagai upaya mengatasi dampak kenaikan harga BBM.
Pengamat ekonomi dari Universitas Jember Adhitya Wardhono PhD memaparkan sejumlah solusi yang bisa dilakukan pemerintah berkaitan dengan dampak kenaikan harga BBM.
Baca Juga: Dinamika di tubuh PPP, Muhammad Mardiono gantikan Suharso jadi Plt Ketum
"BBM bersubsidi menyumbang lebih dari 80 persen pendapatan negara. Solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan transportasi publik dan mematok harga yang tidak terlalu mahal," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin.
Menurutnya hal itu juga bisa menjadi cara untuk menurunkan emisi karbon serta mengubah konsumsi BBM yang sangat tinggi dan pemerintah juga bisa menerapkan kebijakan batas kecepatan kendaraan dan lebih cepat melakukan elektronifikasi.
Ia mengatakan alasan dasar pemerintah menaikkan harga BBM adalah demi pemenuhan prinsip keadilan, persamaan kesempatan dan inovasi, konversi subsidi menjadi peningkatan pelayanan publik, bantuan sosial dan menghentikan pembengkakan subsidi BBM yang salah sasaran.
Baca Juga: 7 orang tewas akibat kecelakaan melibatkan minibus dan truk di Tol Semarang-Batang, ini korbannya
"Dalam jangka panjang, kenaikan harga BBM mungkin akan merangsang inovasi dan memaksa transisi untuk beralih pada energi alternatif yang lebih murah," tuturnya.
Namun dalam jangka pendek, hak itu tentunya akan sangat berdampak terhadap masyarakat kelas bawah dan menengah yang bergantung pada transportasi dalam kesehariannya, sehingga akan berimbas pada penggerusan konsumsi.
"Pemerintah harus tetap memantau harga minyak dunia karena di tengah kondisi ketidakpastian global dan proyeksi ekonomi yang masih sangat dinamis. Pemerintah akan memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin untuk meredam pukulan tersebut," katanya.
Baca Juga: 319 guru honorer Ogan Komering Ulu diprioritaskan dalam penerimaan P3K, namun masih ada syaratnya
Adhitya menjelaskan pemerintah masih optimistis bahwa penurunan daya beli masyarakat dan output dapat ditekan oleh kebijakan bantuan langsung tunai yang telah ditetapkan senilai Rp24,17 triliun.
