Kementerian BUMN Lakukan 'Mapping' Agar Subsidi Listrik Tepat Sasaran

- Rabu, 19 Januari 2022 | 19:45 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) menjawab pertanyaan wartawan terkait transformasi PLN di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (19/1/2022).  (ANTARA/Sugiharto purnama)
Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) menjawab pertanyaan wartawan terkait transformasi PLN di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (19/1/2022). (ANTARA/Sugiharto purnama)

JAKARTA, harianmerapi.com - Transformasi di tubuh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dilakukan Kementerian BUMN melalui pembentukan holding dan subholding dengan salah satu tujuannya memetakan subsidi listrik di Indonesia.

"Kami melakukan mapping ini supaya ke depan bisa menggambarkan secara rill mana masyarakat yang perlu disubsidi, mana yang tidak perlu disubsidi," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Dia mengatakan pandemi Covid-19 telah menyebabkan Indonesia mengalami defisit anggaran yang sangat besar. Pemerintah harus mendapatkan pendanaan yang lebih baik tidak hanya dari sektor pajak, subsidi listrik harus efisien dan tepat sasaran.

Baca Juga: Ayah Perkosa Anak Kandung di Gunungkidul, Korban Masih SMP, Diancam Pelaku yang Mabuk Sebelum Dicabuli

Menurutnya, KPK dan DPR selalu menekankan agar subsidi listrik tersebut bisa sampai langsung ke masyarakat tanpa melibatkan BUMN.

"Kami mendukung subsidi langsung tanpa melibatkan BUMN..., tentu harus benar-benar dipastikan masyarakat kaya dan mampu tidak perlu disubsidi, serta yang memang perlu ya disubsidi," ujar Erick Thohir.

Lebih lanjut dia juga menyampaikan sistem digital yang sekarang diterapkan oleh PLN akan membuka area abu-abu yang selama ini dimanfaatkan oleh sejumlah golongan untuk mengambil keuntungan secara sepihak.

Baca Juga: Pemberi Kado Tiga Mobil Mewah Nur Chamim Ternyata Juga Motivator UMKM Berhonor Harga Bensin

Dalam pemberitaan sebelumnya disebutkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menggodok skema pemberian langsung subsidi listrik agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

Pemerintah merencanakan agar masyarakat yang mendapatkan subsidi langsung diberi uang tunai, kupon, atau voucher dan itu tidak bisa digunakan selain untuk membayar listrik.

Halaman:

Editor: Widyo Suprayogi

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X