ekonomi

Rencana kenaikan harga BBM, Pengamat : Batasi Pertalite khusus untuk motor dan angkutan umum

Selasa, 23 Agustus 2022 | 15:55 WIB
Ilustrasi petugas SPBU mengisi bensin pertamax ke sepeda motor (Foto: Wulan Yanuarwati)

 

HARIANMERAPI.com - Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat menimbulkan dilema.

Oleh karenanya, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mendorong pemerintah harus segera mengatasi persoalan penyaluran BBM bersubsidi untuk mengamankan APBN.

Menurutnya, sekitar 60% dari Pertalite dan Solar tidak tepat sasaran.

"Menurut saya, atasi tadi dengan pembatasan saat ini untuk sepeda motor dan angkutan umum, maka sekitar 60% bisa diselamatkan," ujarnya.

Baca Juga: Kejadian misteri saat belajar mengemudi mobil 2: Setelah lewat pohon mahoni malah dikejar vampire

Menurutnya, efek kenaikan harga bagi pengguna yang tidak lagi boleh mengkonsumsi BBM bersubsidi bisa dilokalisir sehingga dampak inflasi tidak terlalu tinggi.

Jika strategi pembatasan berhasil, maka APBN bisa diselamatkan sekaligus bisa mengendalikan inflasi.

"Inflasinya berpengaruh tapi tidak signifikan. Kalau 60% diselamatkan, (inflasi) bisa 0,5%. Asal solar tidak naik juga," lanjutnya.

Ia pun mengungkapkan keyakinannya bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan menempuh kebijakan menaikkan BBM bersubsidi mengingat ancaman inflasi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

"Saya tidak yakin Jokowi mau mengorbankan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai dengan susah payah," tegasnya.

Baca Juga: Guyon gaya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada pelantikan Penjabat Bupati Pati

Menurut Fahmy, jika kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 dan Solar menjadi Rp8.500 dilakukan secara bersamaan sudah pasti menyulut inflasi. Bahkan jika kenaikan inflasi makanan 2% akan mendorong inflasi hingga 5,2% yoy.

"Sehingga kalau Pertalite dan Solar dinaikkan kemungkinan inflasi akan menjadi 7,2%. Padahal tahun sebelumnya inflasi kita rendah sekali, 3% menjaga momentum pertumbuhan mencapai 5,4%. Ini luar biasa," tandasnya.

Inflasi 7,2% akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan memperburuk daya beli masyarakat. Menurutnya, beban paling berat akan dirasakan oleh rakyat miskin yang tidak pernah menikmati subsidi karena tidak mempunyai kendaraan bermotor.

Halaman:

Tags

Terkini

INSTAR Beri Pengakuan atas Praktik Keberlanjutan IFG

Selasa, 16 Desember 2025 | 18:40 WIB