HARIAN MERAPI - Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai arah kebijakan fiskal dan moneter Indonesia di bawah pemerintahan baru tengah memasuki fase penting: negara kembali aktif mendorong ekonomi, namun tetap harus menjaga disiplin dan akuntabilitas.
Dalam wawancara bersama tim Jaringan Promedia, di kantor parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10/2025), politisi PDI Perjuangan ini bicara gamblang soal penggelontoran dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke enam bank umum, perbedaan mazhab ekonomi antara Sri Mulyani dan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga pandangannya terhadap utang negara dan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung.
Menurut Harris, keberanian fiskal pemerintah patut diapresiasi, tetapi perlu diimbangi dengan tata kelola yang transparan serta komunikasi publik yang cermat.
Baca Juga: Siswa SD Meninggal Saat Outbond, DPRD Gunungkidul Desak Pihak Sekolah Bertanggung Jawab
“Negara harus hadir, tapi tidak boleh menelan pasar. Itulah ekonomi Pancasila,” katanya.
Langkah pemerintah menggelontorkan dana Rp200 triliun ke bank umum banyak menuai pro dan kontra. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini?
Secara teori makroekonomi, langkah itu tepat dan perlu. Ketika likuiditas di sistem keuangan kering, negara memang harus turun tangan.
Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga enam kali, tapi bunga kredit tidak kunjung turun. Artinya, transmisi moneter ke sektor riil belum terjadi.
Dengan tambahan dana ini, diharapkan kredit lebih murah dan aktivitas ekonomi bergerak.
Tapi harus diingat: ini uang rakyat. Kalau penyalurannya salah, risikonya ditanggung masyarakat.
Karena itu, pengawasan harus ketat agar dana tidak justru diparkir di instrumen aman seperti surat berharga negara.
Baca Juga: Tak pernah ada sosialisasi penambangan, rumah warga RT. 19 Grigak Girimulyo Kulonprogo terancam
Dari sisi hukum dan fiskal, apakah kebijakan ini tidak berisiko?