Tiket yang semula Rp400 ribu pun harus diturunkan menjadi Rp250 ribu demi menarik minat masyarakat.
Akibatnya, kerugian operasional mencapai Rp10 miliar per hari. Perusahaan pelat merah seperti PT KAI, yang semula dalam kondisi sehat, kini ikut menanggung beban keuangan proyek tersebut.
Tapi Anda tetap tidak menolak ide pembangunan kereta cepat itu sendiri?
Tidak. Saya tidak menolak idenya. Di banyak negara, proyek seperti ini memang tidak menguntungkan secara komersial dan umumnya disubsidi negara.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY dan Jokowi
Bedanya, dulu pemerintah menegaskan tidak akan menggunakan dana APBN untuk proyek ini.
Kalau sekarang akhirnya harus disubsidi, katakan dengan jujur dan transparan kepada publik.
Masyarakat bisa memahami jika alasannya logis dan terbuka. Tapi kalau disembunyikan, kepercayaan publik justru akan hilang.
Menurut Anda, ke mana arah ekonomi pemerintahan Prabowo ke depan?
Baca Juga: Atlet Tarung Derajat Jateng asal Kudus Raih Medali Emas, DIY Tambah 3 Perunggu di PON Bela Diri 2025
Saya optimistis. Pak Prabowo serius membangun kemandirian ekonomi nasional. Beliau ingin memperkuat industri dasar, pangan, dan energi.
Tapi semua itu butuh konsistensi, tidak bisa hanya dari kebijakan moneter atau fiskal.
DPR siap mengawal agar setiap rupiah uang rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat.
Baca Juga: Cristiano Ronaldo Kembali Puncaki Daftar Pesepak Bola Terkaya Versi Forbes
Terakhir, apa makna keuangan negara bagi Anda pribadi?
