HARIAN MERAPI - Institusi yang baik dalam suatu negara dapat menciptakan kinerja perekonomian yang lebih bagus, baik antar negara maupun wilayah.
Adapun hubungan institusi dan pertumbuhan ekonomi salah satunya dapat dipahami dengan kestabilan hak milik. Artinya pula, masyarakat membutuhkan jaminan untuk hak kepemilikan yang didefinisikan secara jelas.
Selain itu ciri-ciri institusi yang baik antara lain memiliki hak milik, birokrasi yang efisien, hak kekayaan intelektual, peradilan yang tidak memihak, serta demokrasi.
Baca Juga: Catat! Inilah tiga aspek penting untuk bangun ekosistem startup di Indonesia
Hal tersebut diungkap akademisi dari University of Illinois at Urbana-Campaign USA, Prof Matthew S Winters ketika menjadi narasumber dalam seminar internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), baru-baru ini.
Sebagai pemrakarsa seminar tersebut, Program Studi (Prodi) Ekonomi UMY. Tema yang diusung, “Political Economy of Accountability: What Are The Consequences of Accountability Failures for Economic Growth.”
Ditegaskan pula oleh Prof Matthew, dengan definisi kepemilikan yang jelas, alokasi dan distribusi sumber daya menjadi lebih baik serta biaya negosiasi menjadi lebih terjangkau.
Baca Juga: Presiden Jokowi Jenguk Cak Nun di RSUP Sardjito Yogyakarta
“Dengan demikian, kegiatan ekonomi menjadi lebih lancar. Selain itu institusi yang baik akan menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara,” tandasnya.
Masih menurut Prof Matthew, perekonomian suatu negara akan tumbuh dengan baik jika suatu negara dapat meningkatkan beberapa hal. Antara lain, jumlah modal fisik melalui investasi dan meningkatkan jumlah tenaga kerja melalui pertumbuhan populasi.
Tak ketinggalan, imigrasi, atau meyakinkan orang untuk bergabung atau tetap dalam angkatan kerja dan mengembangkan teknologi yang lebih baik.
“Tidak hanya peran institusi yang diperlukan dalam membangun perekonomian negara. Peran masyarakat pun sama pentingnya untuk turut hadir membantu perekonomian,” tuturnya.
Baca Juga: Tak Menyerah Kejar Harry Kane, Bayern Muenchen Ajukan Tawaran Kedua Sebesar Rp1,13 Triliun
Tindakan yang dapat dilakukan masyarakat, lanjut Prof Matthew, misalnya dapat dimulai dengan memanfaatkan institusi sebagai jembatan untuk mempertanggungjawabkan perihal perkembangan perekonomian kepada pemerintah.
“Warga negara juga harus bersedia menggunakan lembaga-lembaga itu untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah,” terang Prof Matthew.
