Ada sistem zonasi Candi Borobudur. Seperti apa dan bagaimana, begini penjelasan Dirut TWC Edy Setijono

photo author
- Sabtu, 7 Januari 2023 | 10:25 WIB
Candi Borobudur.  (ANTARA/HO - Kementerian BUMN )
Candi Borobudur. (ANTARA/HO - Kementerian BUMN )

HARIAN MERAPI - Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (TWC) Edy Setijono menyatakan, pihaknya akan menerapkan sistem zonasi di kawasan Candi Borobudur.

Hal itu dimaksudkan agar pemanfaatan Borobudur dapat lebih tertata antara kepentingan konservasi, spiritual, edukasi, maupun dari sisi komersial.

Menurut Edy, mengatakan penerapan tersebut menjadikan antarkepentingan dapat lebih tertata, terutama soal jalur yang digunakan.

Baca Juga: BMKG prakirakan hujan akan mengguyur sejumlah kota besar pada hari ini

"Jadi, besok tidak ada lagi tabrakan karena jalurnya sudah kami tata ulang. Mereka punya lokasi masing-masing. Misal ada kegiatan spiritual, pasti lokasinya di situ,” ujar Edy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (7/1/2023).

Edy mengatakan saat ini TWC masih merancang dan berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Harus ada harmoni antarpemangku kepentingan karena sistem tersebut nantinya diterapkan demi kebaikan bersama. TWC pun memberikan ruang Candi Borobudur untuk kepentingan umum. Tidak ada satu pihak yang mengklaim khusus.

Terlebih, hal itu juga sudah tertuang dalam kesepakatan empat menteri dan dua gubernur untuk menjadikan Candi Borobudur sebagai pusat agama Buddha Indonesia dan dunia.

Baca Juga: Ini syarat Indonesia untuk lolos ke final Piala AFF 2022

“Kami tetap jadikan ini (Candi Borobudur) untuk fungsi yang ada. Tapi dengan skala prioritas tertentu,” kata Edy.

Dia menargetkan sistem zonasi tersebut bakal diimplementasikan pada 2023. Saat ini TWC tengah menyusun aturan-aturan dan mekanismenya. Setelah rampung, lanjut Edy, tahap selanjutnya yakni memaparkan hasil kajian itu dan mencermatinya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha Kementerian Agama Supriyadi mengatakan kajian tersebut memang harus diputuskan bersama karena melibatkan beberapa institusi. Sehingga masih memerlukan kajian-kajian mendalam, termasuk soal pemanfaatan Candi Borobudur. Pemerintah pun sepakat, Candi Borobudur harus dilestarikan.

Baca Juga: Vietnam berhasil meredam kecepatan para pemain Indonesia

“Dari nota kesepahaman itu, sudah ada SOP-nya. Nanti kami coba bahas kembali. Mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk umat Buddha dan pemerintah,” ujar Supriyadi.

Dengan begitu, akan ada titik temu antara pemanfaatan candi untuk kegiatan spiritual, konservasi, edukasi, maupun komersial.

“Karena dalam UU Cagar Budaya, salah satu pemanfaatan Candi Borobudur adalah untuk kepentingan agama,” kata Supriyadi.(*)

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Widyo Suprayogi

Sumber: ANTARA

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Ada jaksa yang ditangkap dalam OTT KPK di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 15:15 WIB
X