HARIAN MERAPI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung mengusulkan perda penyelenggaraan pendidikan pesantren untuk kabupaten tersebut.
Ditarget rancangan perda penyelenggaraan pendidikan pesantren yang diajukan dapat segera dibahas dan disahkan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Temanggung terdekat.
Ketua badan pembentukan perda DPRD Kabupaten Temanggung Intan Kurniasari mengatakan pengajuan raperda penyelenggaraan pendidikan pesantren karena DPRD memandang dilihat dari sisi sistem kurikulum dan pembelajaran, pesantren di Temanggung belum mengintegrasikan dengan sistem pendidikan formal.
Baca Juga: Peruntungan Shio Naga Rabu 12 Oktober 2022, konfrontasi bisa muncul hari ini, karena itu........
Hal ini kata dia, menyebabkan lulusan pesantren yang belum mendapatkan pengakuan terhadap ijazahnya.
"Maka itu DPRD Temanggung memandang bahwa pemda perlu membuat aturan terkait penyelenggaraan pendidikan di pesantren secara komprehensif," kata dia, Selasa (11/10/2022).
Anggota badan pembentukan perda DPRD Kabupaten Temanggung, Broto mengatakan pemerintah telah menerbitkan UU nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren dan peraturan presiden nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren.
Baca Juga: Jadi ujung tombak kualitas pendidikan, BCA hadirkan pelatihan kepemimpinan bagi 50 manajemen sekolah
Disampaikan proses pengesahan undang-undang pesantren mengalami berbagai dinamika. Namun pemerintah tetap mengesahkan undang-undang tersebut sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional.
Inti dari undang-undang tentang pesantren mengatur beberapa hal, pertama pengakuan pemerintah terhadap lulusan pesantren, kedua model-model penyelenggaraan pendidikan di pesantren dan ketiga kurikulum pesantren.
"Inti keempat dari UU pesantren adalah pembiayaan pendidikan pesantren baik itu dari pemerintah pusat hingga daerah," kata dia.
Baca Juga: Jembatan Cimadur rusak diterjang banjir bandang, warga Bayah Lebak bikin jembatan darurat
Dikatakan pesantren di Temanggung harus mendapat kepastian hukum dalam menjamin fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan dakwah dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk dapat mengakses kebijakan pemerintah daerah.
"Kami dari DPRD menginginkan pesantren bisa maksimal dalam menjalankan fungsinya," kata dia.
