JAKARTA,harianmerapi.com-Jenderal Andika Perkasa memang belum dilantik sebagai Panglima TNI. Meski demikian, dia diprediksi bisa berpotensi jadi capres yang moncer di tahun depan.
Penilaian itu diugkapkan Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin. Dia berpendapat persetujuan DPR atas pencalonan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tampaknya bakal mempengaruhi peta Pilpres 2024.
"Kalau selama ini namanya belum muncul dalam hasil survei, maka satu tahun ke depan saya prediksi situasinya mungkin akan lain," kata Said, di Jakarta, Minggu (7/11/2021).
Nama Jenderal Andika, lanjut dia, bisa saja moncer dalam hasil survei sebagai kandidat capres potensial.
Baca Juga: Sah! Komisi I DPR Menyetujui Jenderal Andika Perkasa Sebagai Panglima TNI
"Rakyat itu kan simpel aja cara berpikirnya. Mereka akan mencari sosok yang menurut nalar subjektifnya memiliki kecakapan tertentu. Ada yang senang dengan figur berlatar belakang militer karena tidak diragukan semangat NKRI-nya. Ada yang senang dengan penampilan fisik yang gagah dan murah senyum, dan sebagainya," ujarnya.
Ciri dan kriteria yang diimajinasikan oleh masyarakat itu, kata Said, boleh jadi dianggap terwakili pada figur Jenderal TNI Andika Perkasa yang saat ini menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).
"Maka ketika petugas survei bertanya tentang siapa figur capres yang mereka inginkan, nama Jenderal bintang empat itu bisa menjadi jawaban spontan masyarakat sebagai responden survei," tuturnya.
Baca Juga: Jenderal Andika Perkasa Calon Panglima TNI, Pengamat Militer: Tepat Banget
Kalau masyarakat sudah menunjukkan aspirasinya melalui survei, kata dia, partai politik mana yang siap mengusungnya, tinggal menunggu waktu saja.
"Tetapi menurut saya sekarang ini masyarakat tidak boleh melakukan upaya yang terkesan mendorong-dorong Jenderal Andika bermain politik selama beliau masih menjabat Panglima TNI," kata Said.
Hal itu, tambah dia, karena selain tidak etis, dapat juga menimbulkan kecanggungan bagi diri Andika sendiri. "Tetapi kalau rakyat menginginkan beliau, mau bilang apa? Itu kan hak rakyat yang tidak boleh dibatasi," kata Said Salahudin.*
