• Sabtu, 28 Mei 2022

Mahfud MD Minta KY Awasi Hakim yang Tangani Sengketa Pertanahan

- Kamis, 7 Oktober 2021 | 14:59 WIB
Tangkapan layar ketika Menko Polhukam Mahfud MD memberi paparan sebagai pembicara kunci dalam seminar nasional bertajuk “Peran Komisi Yudisial dalam Silang Sengkarut Kasus Pertanahan di Pengadilan” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Komisi Yudisial, Kamis (7/10/2021). ( ANTARA/Putu Indah Savitri)
Tangkapan layar ketika Menko Polhukam Mahfud MD memberi paparan sebagai pembicara kunci dalam seminar nasional bertajuk “Peran Komisi Yudisial dalam Silang Sengkarut Kasus Pertanahan di Pengadilan” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Komisi Yudisial, Kamis (7/10/2021). ( ANTARA/Putu Indah Savitri)


JAKARTA, harianmerapi.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Komisi Yudisial (KY) mengawasi hakim yang menangani perkara-perkara pertanahan.

Mahfud menyampaikan hal itu ketika menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional bertajuk Peran Komisi Yudisial dalam Silang Sengkarut Kasus Pertanahan di Pengadilan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Komisi Yudisial, Kamis (7/10/2021).

"Komisi Yudisial yang diberi mandat konstitusional sebagai pengawas eksternal bagi hakim tentu memiliki peran strategis melawan mafia tanah yang beroperasi di ranah pengadilan," kata Mahfud.

Baca Juga: Aplikasi PeduliLindungi Akan Jangkau 6 Aktivitas Utama Warga, Ini Rinciannya

Bersama Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dapat memastikan bahwa lembaga pengadilan dapat berfungsi secara optimal dengan melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan perkara agar tidak ada mafia tanah.

"Hal itu agar transparan dan adil serta tidak ditunggangi oleh mafia tanah dan mafia peradilan," ucapnya.

Oleh karena itu, Mahfud merekomendasikan kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk membangun kerja sama dan kemitraan strategis dalam melakukan pemetaan terhadap kasus-kasus pertanahan yang berproses di pengadilan untuk mengurai modus operandi dan praktik mafia tanah.

Baca Juga: DPR Setujui RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jadi UU, PKS Menolak Karena Kontraproduktif

Selain merekomendasikan pengawasan, Mahfud juga merekomendasikan kepada Komisi Yudisial untuk membuka ruang kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan pertanahan, terutama masyarakat yang menjadi korban mafia tanah.

"Supaya diusahakan jangan ada pembelokan kasus," katanya lagi.

Halaman:

Editor: Hudono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Presiden Jokowi Hadiri GPDRR 2022 di Bali

Rabu, 25 Mei 2022 | 07:30 WIB
X