TEMANGGUNG, harianmerapi.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung menyetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kabupaten setempat tahun 2022, Rabu (30/9/2021).
DPRD menyetujui dalam sidang paripurna yang dipimpin ketua DPRD Yunianto. Namun fraksi-fraksi di DPRD menyampaikan sejumlah catatan untuk kinerja yang lebih baik pada Pemkab Temanggung.
Catatan itu di antaranya masih minimnya anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan penentuan skala prioritas kurang memperhatikan kehidupan petani yang menjadi mayoritas warga di Temanggung.
Pelapor Badan Anggaran DPRD Mahzum Abidin mengatakan pandemi diperkirakan masih akan berlangsung sampai 2022 dan akan memberikan tekanan yang sangat berarti bagi semua kalangan.
Baca Juga: Ditinggal Vaksin, Rumah di Bantul Ludes Terbakar Uang Segepok Hampir Jadi Abu
Dampak di pemerintah adalah pendapatan terbatas sementara kebutuhan meningkat sehingga dibutuhan solusi-solusi terbaik.
Dia menyayangkan skala prioritas di bidang pertanian seakan kurang diperhatikan seperti tidak ada anggaran pemeliharaan saluran irigasi.
Selain itu anggaran pemberdayaan UMKM dan program kegiatan di bidang pertanian tidak dianggarkan secara proporsional.
"Anggaran pertanian diambilkan dari bantuan keuangan propinsi dan pusat, padahal prosentasenya kecil. Pemkab hanya 'adang-adang' anggaran," kata dia sembari sejumlah pembangunan juga tidak terencana dengan baik dan seakan ditutup-tutupi.
Juru bicara Fraksi PDIP Titik Winarti mengatakan pada KUA dan PPAS, angka–angka target capaian kinerja indikator makro ekonomi juga cukup optimis di tahun 2022.
Ironisnya sebagaian besar dari 37 penjabaran sasaran pembangunan, dari sisi anggaran masih banyak yang belum ada kepastian di PPAS ini.
Semua masih bersifat “harapan baik” berdasarkan ajuan proposal baik dari pusat lewat DAK maupun dari provinsi lewat bantuan keuangan.
Erda Wahyudi dari Fraksi PAN Berkeadilan berharap penyusunan KUA dan PPAS di tahun-tahun yang akan datang, tim anggaran pendapatan daerah (TAPD) dan OPD benar-benar cermat, teliti dan hati-hati.
