JAKARTA, harianmerapi.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan masih banyak aparatur negara yang belum siap menjalankan instrumen HAM saat bertugas di tengah masyarakat.
Bahkan, meski banyak infrastruktur yang mengatur HAM namun implementasinya masih diabaikan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al Rahab pada diskusi dengan tema "76 tahun kemerdekaan Indonesia dalam perspektif HAM" yang dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu (18/8/2021).
Baca Juga: Jaksa KPK Dakwa Bupati Bandung Barat Nonaktif Aa Umbara Beri Proyek Bansos ke Timsesnya
"Jika bersandar pada aturan di atas kertas, maka Indonesia memiliki infrastruktur HAM lebih dari cukup," katanya seraya mengatakan, meskipun memiliki banyak aturan dan infrastruktur yang mengatur tentang HAM, namun implementasi di lapangan masih banyak yang mengabaikannya.
Amiruddin menilai kesiapan aparatur negara dalam menjalankan instrumen HAM terutama saat bertugas, perlu terus diperbaiki sehingga tidak ada gesekan dan hal-hal yang mengarah pada pelanggaran HAM.
Sebab, yang perlu dipahami, dalam menjalankan birokrasi kenegaraan mengandung kewajiban melayani dan memajukan HAM.
Baca Juga: Megawati Ngaku Sering Nangis Lihat Presiden Jokowi Kerap Dikritik yang Tak Beretika
Secara kelembagaan, hampir setiap hari Komnas HAM selalu menerima aduan atau pengaduan dari masyarakat atas tindakan aparatur negara yang tanpa rasa empati terhadap sesama manusia.
"Kami melihat dari sekian ribuan aduan itu, mungkin yang kurang dari kita adalah proses empati," kata dia.
Ia mengatakan kebijakan tanpa diiringi rasa empati bisa mencederai hak-hak rakyat. Oleh karena itu, banyak kasus-kasus atau konflik di Tanah Air misalnya penguasaan lahan, perkebunan, pertambangan dan sebagainya menjadi buah bibir yang bersinggungan dengan HAM.
Baca Juga: Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Ditargetkan Semester Pertama 2022