nasional

Muhammadiyah Nilai Penanganan Pandemi Mesti Berpedoman pada Pancasila dan Beri Rasa Aman Rakyat

Selasa, 17 Agustus 2021 | 14:07 WIB
Wakil Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Rahmawati Husein. ( ANTARA/HO-Muhammadiyah)


JAKARTA, harianmerapi.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia mesti berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan yang paling penting memberi rasa aman dan perlindungan kepada rakyat.

"Jadi yang paling penting adalah memberikan rasa aman dan perlindungan kepada semua masyarakat," ujar Wakil Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Rahmawati Husein dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (17/8/2021).

Ia menjelaskan setiap sila mesti diterjemahkan dalam penanganan pandemi. Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa hendaknya dipahami untuk mengajak para tokoh agama mendakwahkan pada umatnya pandangan bahwa Covid-19 adalah ujian Tuhan dan harus dilalui dengan ikhtiar ilmiah dan doa.

 Baca Juga: Menperin Dorong Peningkatan Daya Saing Global Industri Nasional

Sila kedua, menurut Rahmawati, mesti dipahami pemerintah dengan menumbuhkan rasa kemanusiaan dan empati beserta kesadaran bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil.

Selain itu, pengusaha alat kesehatan maupun elemen masyarakat lainnya tidak mempermainkan Covid-19 untuk keuntungan pribadi. Apalagi sistem kedaruratan kesehatan belum dimiliki Indonesia.

"Di Indonesia sebetulnya kalau tidak ada gotong royong pemerintahnya ga sanggup karena urusan COVID-19 itu tidak kecil, sangat luar biasa," kata dia.

Sila ketiga, harus dipahami dengan usaha bersama melawan Covid-19 baik dari sisi kesehatan, kedisiplinan protokol kesehatan, mendukung vaksinasi hingga melawan informasi palsu.

Baca Juga: Anies Ingatkan Generasi Saat Ini Punya Tanggung Jawab Tuntaskan Janji Kemerdekaan

Sila keempat, menurutnya, menuntut agar semua pihak mengutamakan permusyawaratan. Rahmawati masih menemukan buruknya komunikasi antara Pusat dan Daerah, hingga perbedaan sikap yang sering ditemui antar kementerian dan lembaga.

 

“Kemampuan manajemen resiko sering tidak ada sehingga tidak punya alternatif solusi. Jadi harus punya hitungan-hitungan yang tepat untuk kebijakan sosial. Jadi riset-riset tentang dampak ekonomi, harus berdasar pada riset," kata dia.

Sementara sila kelima, mesti dipahami dengan perjuangan habis-habisan untuk menyejahterakan masyarakat dan membebaskannya dari pandemi, baik melalui bantuan sosial-pangan, bantuan penghidupan, hingga terjaminnya akses pelayanan kesehatan.

Baca Juga: Kota Semarang Turun ke PPKM Level 3, Kerja Keras Membuahkan Hasil

"Disaster is everyone bussines. Karena itu harus ada kerjasama semua pihak. Tidak bisa berharap pada pemerintah saja, swasta saja, tapi harus semua berkiprah," kata dia.*

Halaman:

Tags

Terkini

Ada jaksa yang ditangkap dalam OTT KPK di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 15:15 WIB