HARIAN MERAPI - Pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan dinilai Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa akan membicarakan soal politik jelang Pemilu 2024.
Dua tokoh tersebut tidak hanya berbincang soal penguatan kerja sama antarkementerian.
Terlebih mereka berdua tercatat punya hubungan dengan partai berlambang beringin.
Baca Juga: DPR RI sahkan UU PDP, Ekonom INDEF: Membuat konsumen semakin nyaman bertransaksi digital
"Tentunya pasti akan bicara proses 2024 ya, terutama kedua pimpinan ini, baik Airlangga maupun Prabowo kan pernah atau sedang berada di Golkar. Kita tahu Prabowo adalah eks Golkar dan juga Airlangga adalah kader Golkar. Ini saya kira ketemu korelasinya, sama-sama kader yang lahir dari rahim Golkar," terang Herry.
Sebelumnya, Menko Airlangga dan Menhan Prabowo melakukan pertemuan empat mata.
Pembahasan yang dilakukan keduanya dikabarkan mengangkat isu seputar isu-isu global dan tantangan yang sedang dihadapi dunia, juga berbagai dinamika permasalahan nasional,
Terutama yang berkaitan dengan isu-isu kemandirian ekonomi, ketahanan nasional, keamanan, dan perkembangan geopolitik dunia.
Herry juga menduga pertemuan itu akan memunculkan peluang duet antara Prabowo dan Airlangga dalam Pilpres 2024.
"Justru saya melihatnya jika misalnya ada kemungkinan Prabowo dan Airlangga maju bersama-sama dalam satu koalisi, itu juga tidak ada yang mustahil. Namanya politik. Dinamika per hari ini pun seperti itu, begitu cair," tambahnya.
Menurutnya, pertemuan itu juga bisa saja mengubah konstelasi politik yang telah ada selama ini.
Seperti diketahui, Golkar berada dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP.
Sedangkan Gerindra bekerja sama dengan PKB. Saat ini, kondisi internal KIB juga terpengaruh adanya konflik internal di tubuh PPP.
"Iya benar, apalagi di KIB kan per hari ini belum muncul sosok nama yang kuat yang akan diusung. Terus juga di KIB ada sedikit riak-riak yang menggangu dinamika di internal koalisi misalnya saja PPP. Menurut saya juga akan cukup menganggu komunikasi politik," lanjutnya.