HARIAN MERAPI - Realisasi belanja APBD Kulon Progo dinyatakan tertinggi kedua se-Indonesia pada tahun anggaran 2023. Sedangkan untuk prosentase realisasi pendapatan, Kulon Progo masuk urutan 16 besar.
Kepala Bappeda Kulon Progo, Muh Aris Nugroho memaparkan, dari hasil pengendalian pembangunan Kulon Progo triwulan III tahun 2023 per 31 Juni 2023 terungkap, realisasi belanja daerah Kulon Progo mencapai 41,06 persen dari target 52,22 persen yaitu sebesar Rp 674,5 miliar dari total belanja daerah Rp 1,6 triliun. Sementara kinerja fisik triwulan II tercapai 56 persen dari target 57,39 persen.
"Dari laporan 265 Pemkab se-Indonesia untuk LRA per 1 juli sampai 21 Juli 2023 yang diolah Ditjen Bina Keuangan, prosentase realisasi belanja Kulon Progo tercatat menempati urutan kedua dari 10 daerah tertinggi se-Indonesia," kata Aris, Rabu (2/8/2023).
Baca Juga: Pemda DIY Bantah Informasi Rencana Pengiriman 6.000 Transmigran ke IKN
Ia mengungkapkan, ada beberapa kendala yang dihadapi OPD sehingga menghambat capaian realisasi. Di antaranya kurangnya pengendalian internal, pemantauan, pengawasan, koordinasi serta kurangnya inovasi dan kolaborasi antar perangkat daerah untuk mengoptimalkan kinerja.
Aris berharap kendala-kendala tersebut dapat diatasi bersama agar kinerja pembangunan Kulon Progo dapat berjalan sesuai target.
"Untuk penilaian kinerja perangkat daerah triwulan II, Badan Kesbangpol secara komulatif menjadi perangkat daerah terbaik pertama lingkup eselon II. Kemudian kedua, Dinas Sosial PPPA dan disusul DPMPTSP. Sementara untuk lingkup eselon III, terbaik pertama diraih BPBD kemudian diikuti Kapanewon Temon dan Kapanewon Pengasih," jelasnya.
Baca Juga: DLHK DIY Tunjuk Sepuluh Desa Percontohan Kelola Sampah Secara Mandiri
Sementara itu, Pj Bupati Kulon Progo, Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan apresiasi terhadap kinerja seluruh perangkat daerah di Kulon Progo. Namun, dirinya menekankan agar seluruh perangkat daerah mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran agar nantinya kinerja pembangunan tahun 2023 dapat tercapai maksimal.
"Meskipun ada beberapa target yang belum tercapai, ini bisa menjadi catatan bagi kita untuk optimis memgejar sampai akhir tahun 2023," katanya.
Dwipanti juga berharap para perangkat daerah melakukan perencanaan secara lebih matang dan terukur serta menginventarisir kembali indikator-indikator kegiatan sesuai dengan RPJMD maupun proyeksi terhadap RPJPD. *