HARIAN MERAPI - Apakah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur akan terlaksana sesuai rencana ?
Inilah jawaban Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang penuh optimistis bahwa pembangunan IKN Nusantara akan berjalan sesuai rencana.
“Kita optimistik bahwa pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik itu sudah menunjukkan progresnya yang cukup berarti, sehingga kita semua sangat mendukung, sangat optimistik jika pembangunan IKN terutama infrastruktur sudah di track yang benar,” kata Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Didik Kusnaini dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu.
Didik berharap melalui kerja sama dan sinergi antarkementerian dan lembaga, pemerintah dapat menyelesaikan pembangunan IKN secara tepat waktu.
Sejumlah pejabat dari Kemenkeu mengungkapkan optimismenya setelah melihat langsung pembangunan IKN di lapangan.
Kunjungan tersebut diikuti oleh rombongan dari lingkungan Kemenkeu, seperti Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), dan lainnya.
Didik menyebutkan, kunjungan dari Kemenkeu ke IKN kali ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana realisasi dari regulasi, penganggaran, dan fasilitas yang juga disusun oleh Kemenkeu.
“Kita ingin mengetahui di lapangan apakah yang kita lakukan benar-benar telah yang dibutuhkan dan kita ingin merasakan feels-nya di IKN itu seperti apa. Selain itu, untuk memastikan apa yang kita susun, fasilitas, insentif, regulasi, penganggaran itu benar dilaksanakan di sini,” ujarnya.
Kepala Biro Hukum Kemenkeu Tio Serapina Siahaan mengajak masyarakat untuk turut mendukung pembangunan IKN. Sebab, menurutnya, IKN merupakan momentum Indonesia bergerak menjadi negara yang luar biasa.
“Saya benar-benar semangat ketika diajak ikut kunjungan ini dan ketika melihat perkembangan yang sudah dibangun semakin semangat lagi,” katanya pula.
Optimisme juga disampaikan oleh Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Dini Kusumawati.