HARIAN MERAPI - Ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2023.
Antara lain menyangkut transportasi yang selama ini banyak dikeluhkan jamaah mengingat jumlahnya tidak sebanding dengan yang diangkut.
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengakui sejumlah hal yang perlu dievaluasi secara serius untuk pelaksanaan ibadah haji 2023.
Baca Juga: Sidang kasus penganiayaan dengan terdakwa Mario-Shane, saksi APA siap bersaksi gunakan kursi roda
"Pertama berkaitan dengan transportasi, kondisinya memang sangat memprihatinkan karena mungkin ini tidak diperhitungkan antara jumlah jamaah haji dengan kapasitas transportasi yang ada," kata Syarief di Makkah sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut Syarief, permasalahan transportasi tersebut menyebabkan adanya kendala, terutama berkaitan dengan pergerakan jemaah haji dari Muzdalifah untuk dibawa ke Mina.
Berdasarkan pantauan Timwas Haji DPR RI, kata dia, jemaah haji Indonesia mengalami keterlambatan bus jemputan saat di Muzdalifah. Hal itu diperparah dengan kondisi suhu di Makkah yang mencapai 43 derajat celcius, sehingga dikhawatirkan berdampak buruk bagi kesehatan jemaah.
Baca Juga: Suzuki XL7 Hybrid Jelajahi Keindahan Yogyakarta
"Saya melihat ini satu hal yang harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk menangani ketika jemaah haji dengan kapasitas jumlah besar. Siapa yang melakukan komitmen dengan pihak perusahaan penyedia jasa transportasi (bus) itu harus benar-benar menangani ini secara baik, sehingga tidak terjadi hal ini di kemudian hari," ujarnya.
Dijelaskan Syarief, evaluasi yang kedua berkaitan dengan katering atau konsumsi jemaah selama beribadah haji.
"Misalnya, ternyata jemaah haji itu H-1 ke Arafah, kemudian H+2 setelah pulang dari Mina itu juga tidak dapat makan, ini juga dikeluhkan oleh jemaah haji," kata dia.
Menurut Syarief, permasalahan katering ini lebih baik diberikan dalam bentuk living cost atau biaya hidup, yakni jemaah diberikan biaya berupa dana segar untuk makan selama di Tanah Suci.
Baca Juga: Hari Bhayangkara ke-77, Polres Sukoharjo Dapat Kejutan Nasi Tumpeng dari TNI
"Jadi biaya hidup (makan) selama mereka di Tanah Suci diberikan dana segar saja seperti dulu di tahun 2004. Saya dulu ikut jamaah haji pemerintah (reguler) ya kita diberikan dana selama kehidupan di Makkah dan di Madina, jadi kita belanja di sini dan masak sendiri," ucapnya.
Evaluasi ketiga, sambung dia, terkait pemondokan. Syarief meminta sektor pemondokan juga menjadi evaluasi ke depan karena ia menilai pemondokan jemaah tahun ini cenderung tidak baik untuk kesehatan.