HARIAN MERAPI - Kejutan terjadi pada Musyawah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa Pati. Sebanyak tujuh nama ditetapkan sebagai calon Dewan Syuro dan calon Dewan Tanfidz DPC PKB Pati, massa bhakti 2026-2031.
Tujuh nama tersebut, adalah Kastomo (anggota DPRD), Risma Ardhi Candra (Plt Bupati), Ahmad Husein (Sekretaris DPC PKB), Sunoto (Wakil Ketua DPC PKB), H Sugiarto (Anggota DPRD Jateng), Muntamah (anggota DPRD), dan Syaiful Rijal atau biasa dipanggil Gus Rizal (incombent Ketua DPC PKB).
Pelaksanaan muscab yang berlangsung di Hotel Gitary, Kamis (16/4), juga mengagendakan penyampaian dan penerimaan laporan pertanggungjawaban DPC PKB Pati masa bhakti pengurus terdahulu.
Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah (FPKB Jateng), H Sugiarto, partainya telah menggelar muscab 5 tahunan, serentak di Jawa Tengah.
Baca Juga: Ini peran orang tua melindungi anak di ruang digital
Yakni dengan agenda penetapan tata tertib, laporan pertanggungjawaban DPC lama, rencana kerja periode 2026 sampai 2031. "Serta penetapan calon Ketua Dewan Tanfidz dan Dewan Suro,” jelasnya.
Menurut Sugiarto, semua kandidat akan mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan (UKK) sebelum ditetapkan satu nama terpilih.
”Nantinya DPP PKB akan menentukan nama sebagai Ketua Dewan Tanfidz PKB Pati,” ucapnya.
Ditambahkan, PKB akan semakin solid, dan kokoh. Sehingga pada pemilu mendatang, bisa bertambah minimal 1 kursi dimasing-masing dapil.
Baca Juga: Bila Anda merasakan nyeri otot tak wajar usai berolahraga, hati-hati jangan-jangan ada masalah ini
Sementara itu, di hadapan kader PKB, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan larangan pungutan di sekolah negeri, serta mengarahkan kegiatan wisata siswa ke destinasi lokal. Hal ini guna mendongkrak ekonomi daerah.
Kebijakan ini, tuturnya, untuk melindungi orangtua dari beban biaya tambahan, sekaligus memperkuat perputaran ekonomi lokal melalui sektor wisata.
"Pemkab sudah mengeluarkan edaran resmi. Yakni melarang segala bentuk pungutan di sekolah negeri, termasuk melalui komite sekolah atau pihak lain yang tidak sesuai ketentuan. Tidak boleh ada pungutan di sekolah negeri, apapun alasannya” tegas Risma Ardhi Chandra.
Mengenai kebijakan pengalihan wisata siswa ke luar daerah menjadi wisata lokal, tambahnta, merupakan langkah strategis untuk menggerakkan sektor ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Pati. (*)