HARIAN MERAPI - Para pejabat diminta benar-benar hadir untuk masyarakat saat membantu korban bencana dan tidak sekadar performatif atau mencari perhatian belaka.
Hal itu dikatakan Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Bivitri Susanti dalam diskusi di Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Bivitri mengatakan hal itu untuk merespons kehadiran para pejabat di lokasi bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menunjukkan gestur-gestur tidak perlu, bahkan sampai ikut-ikutan menggalang donasi.
"(Pejabat yang menggalang donasi) itu hanya upaya mencari perhatian yang enggak perlu karena kan ada dua hal ya, pertama, tugasnya para pengurus negara itu karena mereka dipilih rakyat, jadi mereka punya wewenang. Nah, seharusnya wewenang yang mereka lakukan bukan disumbang, melainkan bikin kebijakan, misalnya mengevaluasi tanah-tanah yang ternyata sudah dirusak dan segala macam, begitu ya," katanya seperti dilansir Antara.
Baca Juga: Warga Desa Kemiri gelar ritual Merti Dusun guna pertahankan keasrian lingkungan
Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk membuat kebijakan yang konkret terkait penanganan bencana, dan apabila memang mau menyumbang dengan dana pribadi, tidak perlu membanggakan hal tersebut di depan publik.
"Misalnya itu mereka bilang, 'Ini dari gaji saya pribadi kok, iya tapi gaji yang buat Anda itu dari mana? Dari kita (rakyat) gitu lho, jadi maksudnya itu uang publik pada akhirnya, sehingga menurut saya memang itu langkah yang enggak perlu dibesar-besarkan juga," ujar dia.
Menurutnya, pejabat perlu benar-benar hadir untuk memberikan solusi yang konkret dan menyelesaikan permasalahan di tempat bencana, bukan sekadar mencari atensi politik.
Bivitri juga menekankan pentingnya pemerintah membuktikan koordinasi yang cepat dan tanggap saat menangani bencana sehingga masyarakat dapat segera mendapatkan bantuan.
"Itulah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat ketika ke sana, jadi bukan menunjukkan kalau 'Kita sudah menyumbang, lho!' Kita butuh mereka menjalankan wewenang, jadi kita mengembalikannya ke situ. Kalau menyumbang saja, kita juga bisa menyumbang kok, dan banyak banget," tuturnya.(*)