“Upaya klarifikasi ini kami tempuh agar masyarakat memperoleh kejelasan terkait mana batas kawasan hutan dengan lahan yang mereka miliki,” urainya.
Kepala Desa Wates, Setyo Vadli Harmoko, menyebut bahwa para warga berharap tidak ada perbedaan antara sertifikat yang semula sudah diterbitkan oleh BPN.
Sehingga, setelah adanya rekonstruksi ini, peta dapat kembali seperti semula. Tujuannya adalah agar mereka tidak dirugikan dengan adanya perbedaan tersebut.
“Luasan tanah warga dalam hal ini mencapai sekitar 4 hektare. Terima kasih kepada Bupati yang telah ikut serta membantu serta mendampingi proses rekonstruksi Batas Kawasan Hutan oleh BPKH XI Yogyakarta kali ini,” kata dia. (*)