HARIAN MERAPI – Komposisi Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rarabuming Raka mendapat kritik. Pemicunya, personel kabinet yang lebih banyak berasal dari partai politik dibandingkan dengan profesional.
Namun pengamat hukum yang juga pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho, menilai kritik terhadap struktur Kabinet Merah Putih ini tidak tepat. Pasalnya, tokoh-tokoh yang dipilih ini memiliki keahlian dan kompetensi yang mumpuni di bidangnya.
“Saya melihatnya, kompetensi anggota kabinet ini sangat lengkap. Dan sekaligus menepis anggapan
ada cawe-cawe dalam penyusunan kabinet ini,” terang Hardjuno, Rabu (23/10/2024).
Baca Juga: Inilah sidang kabinet perdana yang digelar Presiden Prabowo di Istana Negara, begini suasananya
Menurut Hardjuno, Presiden Prabowo sangat cerdas memilih pembantunya.
Komposisi kabinet ini merupakan kombinasi yang ideal antara partai politik dan profesional yang berkompeten di bidangnya masing-masing.
"Justru, jika kita lihat dari kalangan internal Gerindra, beberapa tokoh kunci dipercaya memegang posisi strategis," jelas Hardjuno.
Nama-nama seperti Prasetyo Hadi yang diangkat menjadi Menteri Sekretaris Negara, Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Supratman Andi Agtas yang menjadi Menteri Hukum, serta Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan menunjukkan bahwa Partai Gerindra memiliki peran signifikan dalam kabinet ini.
Hardjuno menegaskan, keterlibatan para tokoh internal Gerindra menunjukkan bahwa kabinet ini tidak hanya mengakomodir kepentingan partai-partai lain saja.
"Tetapi Presiden Prabowo mengedepankan tokoh-tokoh partai yang kompeten dan loyal, serta memiliki rekam jejak yang baik dalam politik dan pemerintahan,” urainya.
Lebih lanjut, Hardjuno yang juga kandidat Doktor Unair ini menilai komposisi Kabinet Merah Putih ini seimbang antara kader partai dan profesional.
“Lihat saja banyak profesional dari berbagai bidang yang menduduki posisi penting,” terangnya.
Baca Juga: Kena Tegur Mahfud MD, Mendes PDT Yandri Susanto Pastikan Acara Haul Tak Ada Muatan Politik
Nama-nama seperti Dody Hanggodo, yang dipercaya sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU), serta Sri Mulyani Indrawati yang kembali diangkat sebagai Menteri Keuangan, menunjukkan keinginan Prabowo untuk memastikan bahwa kementerian diisi oleh mereka yang memiliki keahlian teknis mumpuni.
"Ini jelas menunjukkan bahwa kabinet Prabowo tidak hanya mengakomodasi partai politik, tetapi juga memperhatikan profesionalisme dan kompetensi," lanjut Hardjuno.
Demikian juga dengan tokoh seperti Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan), dan Erick Thohir (Menteri BUMN), sebagai bukti kehadiran profesional yang kredibel dalam kabinet ini.
Karena itu Hardjuno menepis, kritikan yang menyebutkan kabinet ini hanya mengakomodasi kepentingan politik saja.
“Hal ini tentu tidak berdasar. Kabinet ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan partai, terutama Gerindra, dengan kebutuhan teknokratik yang diisi oleh profesional yang berpengalaman di bidang masing-masing," urainya.
Lebih lanjut, Hardjuno menyarankan agar pengamat politik lebih jeli melihat komposisi kabinet ini dan tidak terburu-buru memberikan penilaian.
“Kita berharap kabinet Prabowo ini mampu bekerja secara optimal dengan dukungan dari berbagai latar belakang, baik dari partai maupun profesional, untuk membawa Indonesia lebih maju,” urainya.
“Kita tunggu saja lah mereka bekerja 100 hari ke depan. Jangan buru-buru men-judge berarti gini gitu. Pak Prabowo adalah presiden kita, mari kita tunggu beliau dan timnya bekerja. Saya sih berharap agenda pemberantasan korupsi jadi prioritas utama. Siapapun menterinya harus punya komitmen kuat akan anti korupsi,” beber Hardjuno. *