HARIAN MERAPI - Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional serta Penyerahan SK CPNS di lingkungan Pemkab Kulon Progo digelar di Aula Adikarta Kompleks Pemkab Kulon Progo, Rabu (25/9/2024).
Penetapan pejabat Pemkab Kulon Progo yang dilantik berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
Pj Bupati Kulon Progo, Srie Nurkyatsiwi mengatakan, pejabat Pemkab Kulon Progo yang dilantik terdiri dari pejabat Pimpinan Tinggi Pratama empat orang, Pejabat Administrator 13 orang, Pejabat Pengawas enam orang dan Pejabat Fungsional satu orang.
Selain itu juga diserahkan SK CPNS kepada satu orang dari Sekolah Kedinasan IPDN tahun 2024.
"Seluruh pejabat yang dilantik harus bekerja dengan lebih baik, bahkan tidak hanya sebagai rutinitas kerja semata, tetapi mampu untuk berinovasi," katanya.
Diharapkan, pimpinan yang dilantik bisa responsif terhadap pembaharuan lingkungan strategis serta dalam menetapkan kebijakan.
Mereka juga didorong untuk terus meningkatkan kapasitas diri serta tanggap terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang begitu cepat.
Baca Juga: Direktur Utama BRI Sunarso Ungkap Pentingnya Memformalkan UMKM untuk Peningkatan Tax Ratio
"Perubahan dan tantangan di era globalisasi saat ini menuntut kita untuk bergerak cepat dan adaptif. Saya mendorong setiap pejabat terus melakukan inovasi, kreativitas, kolaborasi, adaptasi serta tanggap terhadap perubahan," ujar Siwi.
Kepala BKPP Kulon Progo, Sudarmanto berharap agar pelantikan ini mendorong kinerja setiap organisasi menjadi lebih baik lagi. Baik JPT, Administrator, Pengawas maupun pengangkatan Jabatan Fungsional Ahli Pertama diharapkan bisa mendorong kinerja di organisasi yang bersangkutan.
"Pelantikan ini mengakibatkan adanya kekosongan kursi pimpinan di beberapa OPD. Untuk pengisian kekosongan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh BKPP," katanya.
Baca Juga: Ada Tembakan Membubarkan Massa Tawuran, Sebelum Penemuan 7 Mayat di Kali Bekasi
Sudarmanto akan segera menggelar rapat dengan pimpinan dan tim penilai kinerja secara marathon, baik itu kekosongan karena ada JPT sudah dilantik maupun beberapa kekosongan karena pensiun. Pihaknya akan segera melakukan pembahasan dengan TPK dan akan diajukan kepada pejabat kepegawaian.