nasional

ASN Boleh WFH 16-17 April 2024, Menko PMK: Silakan Tunda Balik ke Jakarta

Minggu, 14 April 2024 | 20:00 WIB
Menko PMK, Muhadjir Effendy meninjau Posko Terpadu Mudik Lebaran 2024. (Foto: PMJ News)

HARIAN MERAPI - Pemerintah memberikan kebijakan untuk aparatur sipil negara (ASN) untuk kerja dari rumah (WFH) pada 16-17 April 2024. Dengan begitu, mereka bisa menunda kepulangan, sehingga tidak menyamai jadwal arus balik non ASN.

Pernyataan tersebut disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy usai membuka jalur one way dari Km 414 Gerbang Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali, Sabtu (13/4/2024).

"Silakan ASN bisa menunda, tidak usah ikut sama non-ASN, jadi bisa berangkat pada hari Rabu dan Kamis," ujar Muhadjir Effendy dikutip dari PMJ NEWS.

Baca Juga: Pemerintah memutuskan WFH maksimal 50 persen diterapkan 16-17 April, pelayanan publik wajib WFO 100 persen

Muhadjir menambahkan, peraturan itu berlaku bagi ASN yang tidak memiliki anak sekolah. Apabila memiliki anak sekolah, maka tetap harus mengikuti aturan sekolah.

"Itu untuk ASN. Kalau punya anak sekolah, ikuti anak sekolah. Harus pasti Kamis dan Jumat masuk, tidak boleh bolos. Hanya diberi kesempatan WFH dua hari," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah memutuskan menerapkan kombinasi tugas kedinasan dari kantor (WFO) dan dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 16-17 April 2024. Hal ini untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran.

Baca Juga: Antisipasi lonjakan arus balik, TransJakarta beroperasi dinihari dari Terminal Pulogebang

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

"Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen," ujar Azwar Anas dalam keterangannya, Sabtu (13/4/2024).

"Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing," sambungnya. *

Tags

Terkini

Ada jaksa yang ditangkap dalam OTT KPK di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 15:15 WIB