HARIAN MERAPI - Puluhan civitas akademika dan alumni Universitas Airlangga Surabaya menandatangani petisi untuk merespons dinamika politik yang terjadi saat ini.
Pernyataan sikap tersebut akan disampaikan lewat aksi Unair Memanggil: Ajakan Terbuka dalam Pernyataan Sikap "Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik" di kampus setempat, Senin (5/2).
"Sudah lebih dari 100 orang yang menandatangani petisi. Kolega sejawat di luar Unair juga akan ikut aksi 'menjaga republik, tersebut," kata salah seorang civitas akademika Unair, Airlangga Pribadi Kusman dihubungi di Surabaya, Minggu (4/2/2024).
Airlangga menjelaskan, aksi tersebut merupakan respons terhadap dinamika politik yang terjadi saat ini.
Baca Juga: Bermain di kandang, Persib Bandung gagal raih poin penuh setelah ditahan imbang Persis Solo 2-2
"Pernyataan sikap ini berangkat dari keprihatinan kami sebagai insan akademik terhadap perkembangan yang berlangsung akhir-akhir ini karena kami melihat penyelenggara negara ini semakin lama bertambah menjauh dari prinsip etika republik," katanya.
Dia menjelaskan, sejak awal berdirinya Indonesia sudah berpijak kepada seperti yang diutarakan para pendiri bahwa kita adalah republik bukan monarki bukan kerajaan.
Sebagai konsekuensinya dari hal tersebut, maka yang ada di setiap warga negara posisinya setara, republik ini bukan milik satu kaum, bukan milik mereka yang berkuasa, bukan milik kaum ningrat, dan kaum kaya.
"Landasan itu menjadikan Indonesia sebagai negara hukum berpijak pada rule of law bukan rule by the law dan hukum di atas kekuasaan. Ketika saat ini kita menyaksikan mulai dari persoalan Mahkamah Konsitusi yang kemudian terjadi pelanggaran etika berat sampai kemudian indikasi adanya intervensi kekuasaan baik melalui aparat dalam prosesi pilpres," ujarnya.
Baca Juga: Derbi Madrid, Ancelotti akan manfaatkan laga kandang untuk kalahkan Atletico
"Kemudian program pembangunan dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral, ini menunjukkan bahwa pemimpin kita tidak memberikan teladan etis bagi rakyat," katanya.
Situasi tersebut menurut kalangan akademisi adalah sesuatu yang harus dievaluasi agar kemudian tidak balik lagi ke belakang atau mengalami penghancuran terhadap demokrasi, sehingga kemudian adalah republik rasa kerajaan.
"Padahal Pak Jokowi dipilih dengan harapan menjaga demokrasi, tapi pada akhir jabatannya ini seperti justru yang berpotensi dibela adalah keluarga bukan kepentingan publik, hal ini tidak bisa diterus-teruskan," ucapnya.
Mengenai adanya anggapan bahwa pernyataan yang dilakukan para akademisi itu adalah partisan, Airlangga melihat bahwa penilaian itu tidak pada tempatnya dan memang biasa terjadi ketika ada suara yang mencoba mengoreksi dalam momen-momen politik tertentu ini dianggap meresahkan oleh kekuasaan.
Baca Juga: Carlos Fortes hengkang dari PSIS, begini tanggapan Coach Gilbert Agius