HARIAN MERAPI - Komisi II DPRD Kulon Progo meminta agar PT Selo Adi Karto (SAK) menurunkan harga aspal yang diproduksi.
Jika harga yang ditetapkan kompetitif, Komisi II meyakini BUMD milik Kulon Progo tersebut akan mendapat banyak proyek pengaspalan jalan dari daerah-daerah di DIY dan Jawa Tengah.
Ketua Komisi II DPRD Kulon Progo, Yuliantoro mengatakan, selama ini pihaknya menerima cukup banyak komplain terkait kinerja PT SAK. BUMD milik Kulon Progo ini dinilai tidak bagus manajemen perusahaannya sehingga perlu adanya pengawasan ketat serta meningkatkan efisiensi dan inovasi.
"Harga aspal yang diproduksi juga tidak kompetitif. Saat ini masih di angka Rp 1,4 juta per ton, terbilang mahal," kata Toro, Kamis (9/11/2023).
Baca Juga: Suami mulai suka main perempuan dan judi, Saripah pun minta olong orang pintar untuk mengobatnya
Toro bahkan sempat mendengar informasi adanya masalah manajemen PT SAK yang perlu diefisiensi. Pihaknya kemudian meminta agar direktur BUMD tersebut melakukan pengawasan yang lebih ketat terutama pada manajemen perusahaannya.
"Coba ditelisik ke dalam, nanti bakal ketemu, di mana titik kelemahannya," tegas Toro.
Politisi PDIP ini kemudian menyoroti harga aspal yang diproduksi PT SAK. Ia menilai, harga Rp 1,4 jut per ton yang ditetapkan PT SAK terbilang mahal. Karena itulah, BUMD ini selalu sepi proyek pengaspalan jalan.
Jika manajemen bisa menurunkan harga aspal hingga di angka Rp 1,1 juta per ton, Toro meyakini akan banyak proyek pengaspalan jalan yang diterima PT SAK. Perusahaan ini juga bisa berkompetisi di pasar regional mulai dari Bantul, hingga Magelang dan Purworejo.
Baca Juga: Pengamat : Negara ini akan dianggap sebagai milik Jokowi ketika nepotisme dibiarkan tumbuh
"Sekarang batu ada, pasir ada, aspal standar nasional ada, tapi kenapa tidak efisien. Padahal, cukup banyak dana APBD yang dikucurkan ke PT SAK. Kami minta manajemen internalnya diperketat dulu. Setelahnya baru bicara inovasi," tegas Toro.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kulon Progo, Priyo Santoso menambahkan, pihaknya mendorong agar PT SAK melakukan efisiensi tenaga kerja serta mengembangkan akses program infrastruktur, baik dari pusat maupun provinsi. BUMD ini diminta tidak hanya mengandalkan proyek pekerjaan dari Kulon Progo saja.
"Kontribusi ke PAD kalau dilihat dari angkanya belum maksimal. Padahal, salah satu sumber PAD yang sangat diharapkan adalah dari BUMD karena ini penyertaan modal, sehingga harapannya bisa memberikan nilai kesejahteraan masyarakat dan menyumbang PAD ke daerah," pungkasnya. *