HARIAN MERAPI - Komisi I DPRD Kulon Progo menjamin semua tenaga honorer di Kulon Progo terdata sebagai calon PPPK. Meski demikian, pengangkatan mereka menjadi PPPK tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Ketua Komisi I DPRD Kulon Progo, Drs Suharto mengatakan, pendataan tenaga honorer menjadi calon PPPK merupakan salah satu prioritas program komisinya. Pasalnya, para tenaga honorer merupakan bagian dari masyarakat kecil yang perlu diperjuangkan peningkatan kesejahteraannya.
"Mereka sudah berjuang cukup lama pada bidang kerja masing-masing sehingga harus diupayakan kejelasan nasibnya," kata Drs Suharto, Selasa (7/10/2023).
Baca Juga: Hukuman berat paman bejat, ponakan pun dicabuli
Sebagai upayanya, Komisi I kemudian menggelar rapat dengan mitra kerja dari eksekutif untuk membahas persoalan PPPK ini. Dari hasil rapat terungkap, ada sebagian tenaga honorer yang belum mendaftar sebagai calon PPPK serta ada yang sudah mendaftar namun belum ada kelanjutannya.
"Banyak yang belum terekrut, juga cukup banyak yang belum terdata," imbuh Drs Suharto.
Sebagai solusi, Komisi I kemudian meminta kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kulon Progo untuk mendata seluruh tenaga honorer di wilayah ini. Nama-nama tersebut kemudian diajukan ke pemerintah pusat sebagai calon PPPK yang menunggu pengangkatan.
"Berhasil atau tidaknya, biar pusat yang menentukan. Yang terpenting semua sudah didata dan diajukan," ujar Drs Suharto.
Baca Juga: FX Rudy Ungkap Sudah Tutup Buku Soal KTA Gibran
Diakuinya, penentuan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK hingga kini masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Berapa jumlah tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK setiap tahunnya harus menyesuaikan kuota yang diberikan pusat kepada Kulon Progo.
"Memang harus sabar karena antre. Yang penting sudah dimasukkan," ucapnya.
Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo, Ponimin mengatakan, pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK tidak dipungkiri menjadi salah satu faktor yang membebani keuangan daerah. Sebab, Pemkab Kulon Progo harus mengalokasikan anggaran untuk gaji mereka.
Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Ajak Pendukung Waspadai Sabotase Suara
"Pengangkatan PPPK ini memang andil membebani daerah. Tapi, ini adalah kebutuhan yang harus dilaksanakan," tegasnya. *