HARIAN MERAPI - Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar Pemkab Kulon Progo segera membuat satu data. Bila memungkinkan, satu data itu dibuat Pemkab Kulon Progo berkolaborasi dengan pemerintah provinsi.
Dirjen Otda Kemendagri, Dr Akmal Malik mengatakan, Dirjen Otda hadir untuk mengevaluasi implementasi di lapangan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, juga untuk melihat kinerja pj bupati atau wali kota yang ada di DIY.
"Kulon Progo kami nilai memiliki keunggulan sehingga mampu menempati peringkat enam EPPD," kata Akmal dalam kunjungannya ke Kulon Progo, Selasa (27/6/2023).
Baca Juga: Pelajari strategi peningkatan PAD, DPRD Kulon Progo studi tiru ke Kota Bandung
Akmal menambahkan, pihaknya telah melihat hasil evaluasi kinerja pemerintahan di Kulon Progo dalam satu tahun terakhir. Ke depan menurutnya, yang perlu dilakukan Pemkab Kulon Progo adalah membuat satu data.
"Kalau bisa berkolaborasi dengan provinsi sehingga ada satu data provinsi termasuk di dalamnya Kulon Progo dan semua kalurahan," kata Akmal.
Akmal berharap apa yang bisa didapatkan di Kulon Progo bisa diimplementasikan juga di daerah lain di Indonesia. Dirinya juga mendorong para ASN di wilayah ini agar tetap bisa menjaga netralitas dan profesionalisme.
Baca Juga: Populasi Sapi dan Kambing Minim, Kabupaten Kulon Progo Kekurangan Hewan Kurban
Plh Bupati Kulon Progo, Triyono menyampaikan, capaian kinerja Pemkab Kulon Progo terbilang tinggi, terbukti dengan diperolehnya penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2022 dengan berkinerja tinggi. Penghargaan ini menempatkan Kulon Progo di urutan keenam secara nasional.
"Capaian tersebut tak lepas dari koordinasi seluruh OPD dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan di Kulon Progo. Di tahun 2023 ini, kami berharap kinerja Pemkab Kulon Progo semakin meningkat," katanya.
Triyono menambahkan, terkait pelaksanaan Pemilu 2024, Pemkab Kulon Progo mendukung sepenuhnya dan mengimbau seluruh ASN di lingkungan setempat untuk menjaga netralitas.
"Kami sudah sosialisasi kepada masing masing kepegawaian. Sudah diminta untuk disampaikan ke seluruh ASN, harus netral dan tidak terlibat langsung. Langkah ini diharapkan bisa menjadikan ASN netral dan profesional sehingga terwujud pemilu yang berkualitas," imbuh Triyono. *
