Berkaca dari pengalaman Piala Dunia U-20, Menpora : politik dan olahraga tak bisa dicampuradukkan

photo author
- Selasa, 4 April 2023 | 21:40 WIB
Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo mengucapkan sumpah saat dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/4/2023). Ario Bimo Nandito Ariotedjo resmi dilantik sebagai Menpora sisa jabatan 2019-2024 menggantikan Zainudin Amali.  (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo mengucapkan sumpah saat dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/4/2023). Ario Bimo Nandito Ariotedjo resmi dilantik sebagai Menpora sisa jabatan 2019-2024 menggantikan Zainudin Amali. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo menegaskan politik dan olahraga tidak bisa dicampuradukkan.

"Saya sepakat dengan Pak Presiden (Joko Widodo) bahwa politik dan olahraga tidak bisa dicampuradukkan," kata Dito saat ditemui usai Sertijab Menpora di Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Adapun pernyataan itu mengacu pada keputusan FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 pada 29 Maret serta beberapa persoalan terkait keikutsertaan timnas Israel di beberapa kompetisi olahraga dunia yang diselenggarakan di Indonesia.

Baca Juga: Kenapa orang malas ke dokter gigi, ternyata ini penyebabnya!

Namun, Menpora berpendapat bahwa diplomasi dan komunikasi yang baik dapat menjadi upaya awal agar Indonesia tetap bisa menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi tahun ini.

"Berkaca pada pengalaman Piala Dunia U-20, saya sebagai Menpora akan mengedepankan komunikasi, (upaya) kolaboratif, dan saya akan menghubungkan seluruh stakeholder agar perbedaan itu ada titik temunya," ujar Dito.

"Jadi saya rasa dengan diplomasi dan juga koordinasi semua bisa dijalani," imbuhnya.

Sependapat, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari mengatakan olahraga harus dibebaskan dari politik dan kepentingan di dalamnya.

Baca Juga: Ramadhan bulan tebar kebaikan untuk sesama

"Olahraga itu harus dibebaskan dari politik. Saya sebagai Presiden Komite Olimpiade Indonesia, penjaga Olympic Charter, menjunjung asas Olimpiade yang harus bebas dari diskriminasi," kata Okto.

"Indonesia adalah negara besar -- terlalu besar untuk mengucilkan dan dikucilkan. Jadi kita harus betul-betul cerdas dalam mengambil keputusan dan sikap, dan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari bagian tata kelola olahraga dunia," ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Okto mengatakan semua federasi olahraga dunia termasuk Komite Olimpiade Internasional (IOC) memiliki perhatian yang besar kepada Indonesia. Sehingga, sikap dan keputusan Indonesia sebagai tuan rumah kompetisi olahraga dunia atas negara tertentu pun harus dipikirkan dengan matang.

Baca Juga: Sleman Gelar Operasi Pasar Murah di 17 kapanewon jelang Idul Fitri, ini sembako yang disediakan

"Kita harus mencari solusi, bukan masalah. Baik IOC, ANOC, FIFA, semuanya sayang dengan Indonesia, kita sama-sama memikirkan way out dan jalan terbaiknya," kata Okto.

Saat disinggung terkait solusi untuk mencegah terulangnya kejadian Piala Dunia U-20 Indonesia, Okto mengatakan sebaiknya semua pihak yang terlibat tetap berada di dalam koridor olahraga.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Widyo Suprayogi

Sumber: ANTARA

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Ada jaksa yang ditangkap dalam OTT KPK di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 15:15 WIB
X