HARIAN MERAPI - Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) mengaku mobil jeep Rubicon yang dipamerkan anaknya melalui media sosial, Mario Dandy Satrio (MDS), bukanlah miliknya.
"Mobil Rubicon diakui sebagai milik kakak RAT," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, dalam konferensi pers Sinergi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pengawasan Pegawai Kemenkeu, di Jakarta, Rabu (1/3/2023).
Selain itu, mobil Land Cruiser, motor Harley Davidson, motor Yamaha, hingga mobil BMW putih yang dipamerkan MDS, juga diakui bukan milik RAT. Tetapi, milik anak menantu RAT.
Baca Juga: KKB minta tebusan untuk bebaskan pilot yang disandera, Susi Air mengaku tidak berkomunikasi dengan KKB
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, ia mengungkapkan Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu telah meminta RAT untuk menunjukkan bukti kepemilikan agar dapat dipastikan pemilik dan status kendaraan bermotor tersebut.
Tim Itjen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan pendalaman lebih lanjut atas harta yang dilaporkan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dugaan harta yang belum dilaporkan, kecocokan profil dengan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang disampaikan, serta pengakuan atas harta lainnya berupa properti kendaraan dan tas mewah.
Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menambahkan, terkait pemeriksaan RAT, Itjen membentuk tiga tim pertama yaitu tim eksaminasi.
Baca Juga: Keluarga datang saat identifikasi jenazah, polisi terus cari potongan tubuh model Asal Hongkong, Abby Choi
"Tim ini melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengeksaminasi kekayaan yang bersangkutan," ujar Awan.
Kemudian tim kedua, yaitu tim penelusuran kekayaan yang belum dilaporkan serta tim ketiga merupakan tim investigasi mendalami dugaan fraud.
Awan menyebutkan pembentukan tim dilakukan untuk mempercepat proses dan agar lebih fokus kepada isu. Pelaksanaan pemeriksaan RAT selalu berkoordinasi dengan KPK, khususnya mengenai harta yang belum dilaporkan.
Koordinasi turut dilakukan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendalami informasi terkait transaksi keuangan yang mencurigakan.(*)
