HARIAN MERAPI - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap bertanggung jawab atas polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Meski mengapresiasi sikap Prabowo, Mahfud menekankan pentingnya membongkar kembali mekanisme pengadaan proyek tersebut yang dinilainya bermasalah.
“Hari ini Pak Prabowo berpidato tadi, sudahlah Whoosh itu urusan kecil, saya yang nanggung,” ujar Mahfud MD dalam kanal YouTube Rhenald Kasali yang tayang pada Kamis, 6 November 2025.
Baca Juga: Kecelakaan Truk Elf Tabrak Truk Tronton di Kebakkramat Karanganyar, Dua Orang Luka Ringan
“Tetapi jangan lupa juga dibongkar mekanisme pengadaannya, proses pengadaannya,” lanjutnya.
Diduga Ada Unsur Korupsi dalam Proyek Whoosh
Mahfud MD menilai, sejak awal proyek kereta cepat tersebut tidak transparan dan berpotensi mengandung praktik korupsi, terutama saat keputusan pemindahan mitra dari Jepang ke Tiongkok dilakukan tanpa penjelasan yang memadai.
“Ini jelas sudah ada korupsinya ketika memindahkan dari Jepang ke ke Cina tanpa penjelasan, itu korupsi,” tegas Mahfud.
Baca Juga: Tim Gegana Diturunkan, Selidiki Penyebab Ledakan Misterius SMAN 72 Kelapa Gading
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu bahkan menyinggung bahwa peralihan tersebut membuat beban utang negara melonjak drastis.
“Kalau dengan Jepang berlanjut, itu satu tahun bunga atau utang yang harus dibayar hanya sekitar 73 sampai 75 miliar. Kalau ini (dengan Cina) bisa sampai 2 triliun,” ungkapnya.
Soroti Inkonsistensi Pendanaan Proyek
Baca Juga: Sopir Truk Luka Parah Dianiaya Dua Pemabuk di Gunungkidul, Ini Kronologinya
Lebih lanjut, Mahfud juga menyoroti ketidakkonsistenan pemerintah dalam pembiayaan proyek Whoosh.
