HARIAN MERAPI - Akademisi Rocky Gerung menyoroti kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait penyesuaian anggaran transfer ke daerah (TKD).
Menurutnya, langkah tersebut bertentangan dengan prinsip dasar keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam ideologi Pancasila.
“Menahan anggaran daerah itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Rocky Gerung dalam acara Depok Literacy Fest pada Rabu, 5 November 2025.
Baca Juga: Pamit ke Ladang, Warga Saptosari Gunungkidul Tewas di Dalam Gubuk, Ini Dugaan Penyebabnya
Hanya 4 Daerah yang Mandiri Secara Fiskal
Rocky juga menyinggung ketimpangan fiskal antar daerah. Ia menyebut, hanya ada empat kabupaten atau kota di Indonesia yang mampu mandiri secara fiskal tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
“Cuma ada empat kabupaten yang mampu berdiri di atas kaki sendiri berdasarkan pendapatan asli daerah,” kata Rocky.
“Cuma ada empat kabupaten itu yang bisa hidup dengan PAD-nya, selebihnya mesti ada transfer,” lanjutnya.
Baca Juga: Soal sisa bantuan stimulan puso 2023, Bupati Pati ngotot tagih Pemerintah Pusat
Soroti Narasi Menkeu yang Sebut Kepala Daerah Simpan Dana di Bank
Lebih jauh, Rocky menilai narasi yang dibangun Purbaya keliru karena menggeneralisasi perilaku kepala daerah.
Pria asal Manado itu menanggapi pernyataan Menteri Keuangan yang menuding sebagian kepala daerah menempatkan dana APBD di bank demi memperoleh bunga.
Menurut Rocky, jika memang ada pelanggaran, seharusnya sanksi diberikan kepada individu yang bersalah, bukan melalui kebijakan pemotongan atau penahanan anggaran yang justru berdampak langsung pada masyarakat di daerah.
