“Sekolah Rakyat adalah bukti bahwa infrastruktur bisa jadi pintu keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan fasilitas yang layak, anak-anak di desa terpencil punya kesempatan yang sama untuk maju,” kata Lisniari.
Kedua, membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kementerian PU berperan dalam penyediaan infrastruktur dasar dapur ini: mulai dari bangunan, instalasi air bersih, hingga sanitasi.
“Dapur MBG bukan hanya soal fisik, tapi soal generasi masa depan. PU hadir memastikan tempat itu higienis, aman, dan berfungsi untuk menyediakan makanan sehat bagi anak-anak,” ujar Lisniari.
Ketiga, proyek pengairan desa yang menjadi tulang punggung produktivitas pertanian. Saluran irigasi dibangun agar petani memiliki kepastian suplai air, terutama saat musim kemarau.
“Kalau petani bisa panen dengan baik, dampaknya langsung ke penurunan kemiskinan dan peningkatan ekonomi lokal. Inilah makna nyata dari nol persen kemiskinan dan delapan persen pertumbuhan,” katanya.
Lisniari mengakui, berbagai tantangan tetap ada, seperti koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, hingga pengawasan yang harus diperketat.
Baca Juga: Anggota DPR: Penutupan sementara SPPG bermasalah langkah tepat, tapi bukan solusi akhir
Namun ia optimistis, PU 608 bukan sekadar angka, melainkan janji aksi. *
