Kepala lembaga pun tak luput dari perubahan. Angga Raka Prabowo kini memimpin Badan Komunikasi Pemerintah, sementara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Presiden menunjuk Sarah Sadiqa.
Selain itu, sejumlah posisi di Badan Geospasial Nasional (BGN) diisi oleh Sonny Sanjaya dan Naniek S Dayang, menegaskan komitmen Prabowo dalam menyempurnakan struktur pemerintahan.
Langkah reshuffle kali ini cukup luas, dan jumlah kursi menteri masih tetap 49 orang. Kendati demikian, jabatan Menteri BUMN masih kosong setelah Erick Thohir resmi dilantik sebagai Menpora.
Reshuffle Kabinet Ketiga dalam 8 Bulan Pemerintahan
Baca Juga: Erick Thohir Jadi Menpora, Presiden FIFA Beri Ucapan Selamat
Jika ditelusuri, ini adalah reshuffle ketiga Prabowo sejak awal 2025.
Reshuffle pertama berlangsung 19 Februari 2025, ketika Satryo Brodjonegoro diganti oleh Brian Yuliarto di kursi Mendikti Saintek. Langkah ini sempat disebut sebagai penyesuaian awal komposisi kabinet.
Reshuffle kedua dilakukan pada 8 September 2025. Saat itu, beberapa nama besar seperti Sri Mulyani dan Budi Arie Setiadi digantikan.
Selain itu, Prabowo melantik Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, menunjukkan adanya penajaman agenda keagamaan dalam struktur kabinet. Namun, posisi Menko Polhukam dan Menpora justru dibiarkan kosong sementara.
Baca Juga: Dramatis, Gol Larut Van Dijk Menangkan Liverpool atas Atletico Madrid 3-2
Terkini, melalui reshuffle ketiga, kekosongan tersebut terisi. Djamari Chaniago menempati kursi Menko Polhukam, sementara Erick Thohir menahkodai Kemenpora.
Sejumlah jabatan yang sempat terhambat akibat kasus hukum, seperti Wamenaker yang ditinggalkan Immanuel Ebenezer, juga sudah terisi.
Dengan tiga kali reshuffle hanya dalam waktu 8 bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo, publik kini menanti apakah perombakan kabinet Prabowo masih akan berlanjut atau mulai memasuki fase konsolidasi.
Baca Juga: Pemkab terima hibah 11 unit CCTV untuk tingkatkan keamanan dan dukung implementasi Bantul Smart City
Yang jelas, jejak reshuffle ini menunjukkan upaya Prabowo dalam memastikan kabinetnya sejalan dengan visi strategis untuk sisa masa pemerintahannya hingga 2029 mendatang. *
