HARIAN MERAPI - Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta belakangan ini mengalami kendala.
Beberapa SPBU dilaporkan kekosongan BBM non-subsidi akibat lonjakan permintaan dari masyarakat.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan, meningkatnya permintaan tersebut terjadi karena adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat dari BBM subsidi ke BBM non-subsidi.
Baca Juga: Kiat berkendara yang aman ketika terjebak demo, ini yang paling penting
Menurutnya, kebijakan penggunaan QR code untuk pembelian Pertalite menjadi salah satu faktor yang mendorong peralihan tersebut.
"Peningkatan itu karena ada shifting. Pertamina mewajibkan menggunakan QR code. Sementara masyarakat perlu mendaftar, kemudian mungkin CC kendaraannya tidak sesuai," ujar Yuliot kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 3 September 2025.
"Terjadi shifting dari subsidi Pertalite ke non-subsidi. Jadi ini yang menyebabkan peningkatan," imbuhnya.
Yuliot menambahkan, peralihan tersebut tidak kecil jumlahnya. Dari hasil perhitungan Kementerian ESDM, konsumsi BBM non-subsidi mengalami lonjakan hingga mencapai sekitar 1,4 juta kiloliter.
Baca Juga: Hendry Ch Bangun memilih di luar struktur PWI, ini alasannya
"Menurut hitungan kami, shifting yang terjadi sekitar 1,4 juta kiloliter. Jadi itu yang menyebabkan ada peningkatan permintaan di badan usaha swasta," tambahnya.
Senada, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman menyebut, masyarakat kini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada BBM subsidi.
Pergeseran konsumsi terlihat dari meningkatnya pembelian BBM dengan RON di atas 90, termasuk melalui SPBU swasta.
Baca Juga: Dipecat dari Polri, Kompol Cosmas Mengaku Tidak Ada Niat Menghilangkan Nyawa Affan Kurniawan
"Masyarakat kita ternyata saat ini tidak menggantungkan diri pada BBM subsidi. Mereka juga shifting ke jenis BBM di atas RON 90, termasuk di SPBU swasta," kata Laode.
