HARIAN MERAPI - Ide Presiden Prabowo terkait penjara khusus koruptor mendapat tanggapan dari berbgai kalangan, salah satunya KPK yang menyatakan sepakat.
Bahkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak mengungkapkan hukuman lainnya, yakni tidak diberi makan.
“Saya sependapat bila Presiden membuat penjara di pulau terpencil dan terluar yang ada di sekitar Pulau Buru untuk semua pelaku korupsi,” ujar Johanis kepada awak media pada Selasa, 18 Maret 2025.
Ia juga mengatakan bahwa selama di penjara, para koruptor tersebut harus mengolah makanannya sendiri.
Misalnya dengan pemerintah yang menyediakan alat bertani sehingga para koruptor saat dipenjara bisa menghabiskan waktu dengan bercocok tanam.
Hasil bertaninya nanti yang akan menjadi sumber bahan makanan sehari-hari dan diolah sendiri.
“Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka (koruptor),” ujar Johanis kepada awak media pada Selasa, 18 Maret 2025.
Baca Juga: Keluarga Vadel Badjideh bakal cari jalan damai dengan Nikita Mirzani dan cabut laporannya
“Cukup sediakan alat pertanian supaya mereka berkebun, bercocok tanam di ladang atau sawah untuk memenuhi hidup mereka sendiri yang berasal dari keringat mereka sendiri,” tambahnya.
Ide tentang penjara di pulau terpencil bagi koruptor ini dilontarkan oleh Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara penyaluran tunjangan guru ASN daerah di kantor Kemendikdasmen, Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025 lalu.
Saat itu, Prabowo menyatakan jika pemerintah akan menyisihkan uang untuk membangun penjara khusus koruptor.
“Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat terpencil,” ucap Prabowo.
Baca Juga: IHSG Melemah, Sri Mulyani Pesan BUMN Jaga Kinerja
“Mereka nggak bisa keluar, kita akan cari pulau, kalau mereka keluar, biar ketemu hiu,” tambahnya.
