HARIAN MERAPI - Pertumbuhan Ekonomi yang pesat akan membawa tantangan berupa tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan sosial. Berbagai dampak perubahan iklim juga mengganggu keberlanjutan pertumbuhan.
Direktur Sustainitiate, Nazir Foead, menyampaikan, pesatnya pertumbuhan Ekonomi jangan sampai mengabaikan kerusakan lingkungan. Maka, dibutuhkan kajian permasalahan dan solusi tepat agar tujuan pembangunan inklusif yang berkeadilan dan berketahanan iklim demi capaian visi Indonesia Emas 2045 sesuai harapan.
Dijelaskan Nazir, pencapaian impian dari visi Indonesia Emas 2045 dibangun dengan empat pilar berbangsa, bernegara dan berkonstitusi. Keempat pilar itu yakni, Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.
“Visi Indonesia Emas 2045 ini jangan sampai mengabaikan dan berdampak pada kerusakan lingkungan dan sosial masyarakat,” kata Nazir pada acara Media Briefing dengan tema Menuju Indonesia Emas yang Berkeadilan, Bermartabat, Berkedaulatan dan Berketahanan Iklim, di University Club (UC) UGM Yogyakarta, Jumat (24/11/2023) malam.
Menurutnya, saat ini frekuensi bencana hidrometeoroligis kian meningkat, ketahanan pangan terancam karena pengaruh ketersediaan air, kesehatan masyarakat berpotensi memburuk akibat panas ekstrim atau penyakit zoonotis.
Kondisi ini diperparah tutupan hutan telah menurun hingga setengah dalam 60 tahun terakhir. Sementara pertambahan penduduk Indonesia meningkat tiga kali lipat dalam kurun waktu yang sama.
“Keadaan ini perlu ditangani dengan bijak dari skala nasional hingga ke desa, sehingga daya dukung lingkungan bisa terjaga, terutama bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Nazir menerangkan, dalam mendukung program ketahanan pangan, terdapat langkah strategis diantaranya reforma agraria melalui penataan aset kepemilikan tanah yang berkeadilan, menargetkan kelompok masyarakat dengan keterbatasan.
Selain itu, melalui intensifikasi memanfaatkan aplikasi ecological farming dan pelibatan petani tempatan serta ekstensifikasi di lahan terlantar, diversifikasi. Kebijakan fiskal dan ekonomi juga perlu diarahkan mendukung produk lokal.
“Sayangnya, program food estate sejak jaman orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pasca reformasi banyak dijumpai kegagalan. Di era Presiden Joko Widodo juga mendapat kecaman berbagai pihak," katanya.
Begitu pula terkait pemenuhan energi bagi masyarakat, dibutuhkan terobosan dan komitmen bersama dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang terbarukan. Banyak potensi alam yang masih dapat dimanfaatkan lebih maksimal seperti panas bumi, sumber energi biomasa baik dari tanaman maupun sampah, sumber energi tenaga surya, angin, gelombang laut hingga hydrogen.
Direktur Pengabdian Kepada Masyarakat UGM, Rustamaji menambahkan, pergeseran desa menjadi subyek pembangunan memerlukan sinkronisasi dari kementerian terkait.
Dalam hal ini mendorong kerja sama antar desa (kelurahan) dan mengembangkan potensi di masing-masing wilayah tersebut.
Pendekatan ekonomi kerakyatan melalui upaya kedaulatan pangan lewat produk lokal berkualitas, reforma agraria, peleburan petani-petani lahan kecil. Selain itu, mengembangkan industri yang berkaitan dengan hasil bumi setempat.
