HARIAN MERAPI - Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho menyoroti kegemaran pemerintah yang senang berutang, namun saat ditagih justru mengeluh.
Menurutnya selama ini Jokowi adalah presiden yang sangat hobi berutang dibandingkan dengan semua presiden Indonesia sebelumnya sejak Presiden Soekarno.
“Kan utang sudah jadi pilihan bahkan hobi dari pemerintahan Pak Jokowi. 10 tahun memerintah nambah utang Rp 5,125 triliun sehingga total utang kita sekarang Rp 7,787 triliun. Kan ini seperti seneng utang tapi giliran bayar ngeluh, minta perlakuan adil,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (9/9/2023).
Baca Juga: Muhaimin diperiksa KPK terkait kebijakan sistem proteksi TKI
Hardjuno mengutarakan, persoalan utang luar negeri ini bila tidak diselesaikan dengan baik akan dapat menghambat pemulihan ekonomi dan menjatuhkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional.
Ia pun menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta perlakukan lebih adil dari Bank Dunia.
Hardjuno memandang, krisis ekonomi berkepanjangan dan lambannya pemulihan ekonomi, menunjukkan kerapuhan pondasi ekonomi Indonesia yang selama ini dibangun. Praktik monopoli, konglomerasi dan ekonomi kapitalistik mematikan usaha kerakyatan, memperluas kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial.
Baca Juga: Penyelidikan Eks Kepala Bea Cukai Yogya Eko Darmanto Telah Rampung, Begini Penjelasan KPK
Kondisi ini semakin diperparah dengan budaya gemar berutang dan mempermanis istilah utang luar negeri dengan bantuan luar negeri. Celakanya, lagi utang luar negeri dari negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia banyak yang dikorup oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
“Tingkat kebocoran ini cukup signifikan bahkan memakan porsi yang cukup besar dari total anggaran pembangunan,” ungkapnya.
Semestinya, pemerintah menyusun rencana guna memastikan setiap rupiah utang yang diambil pemerintah benar-benar produktif sehingga bisa membayar utang dengan happy tanpa mengeluh. Di mana-mana bahkan di level keluarga saja, utang harus selalu produktif.
Baca Juga: LPS Gelar Bloomberg CEO Forum 2023, Angkat Isu Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan dan Teknologi
“Utang 1 harus dapat 2 lebih, buat bayar utang beserta bunga dan sisanya laba usaha dari duit utang tadi. Jangan mau utang tapi giliran ditagih susah. Ini namanya apa? Kita jadi mempertanyakan efektivitas dan produktivitas utang yang Jokowi ambil kalau caranya begini,” imbuh Hardjuno.
Sampai hari ini belum ada data konkret yang menunjukkan perubahan signifikan dalam penggunaan utang Indonesia. Padahal rakyat Indonesia berhak mengetahui pemanfaatan utang Indonesia ini. Artinya, utang harus digunakan secara efisien untuk proyek-proyek yang benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi Indonesia. Namun sayangnya, utang banyak juga yang dikorup.
“Berapa banyak kasus korupsi di infrastruktur. Menteri, bupati, sampai kades banyak dipenjara gara-gara infrastruktur yang duitnya dari utang,” papar Hardjuno.
