HARIAN MERAPI - Benarkah penerapan retibusi sampah bisa mendorong budaya memilah sampah di masyarakat ?
Hal ini dijelaskan oleh psikolog klinis Universitas Indonesia Kasandra Putranto saat dihubungi di Jakarta, Minggu.
Kasandra menilai penerapan retribusi dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah.
Baca Juga: Inilah salah satu strategi Kemenkes mengatasi situasi kanker darah di Indonesia
“Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada respons masyarakat terhadap kebijakan pemilahan sampah dengan adanya insentif dan sanksi,” kata Kasandra .
Untuk menumbuhkan budaya memilah sampah di Jakarta, tak hanya memberlakukan retribusi sampah saja tetapi juga harus diikuti dengan beberapa pendekatan.
Misalnya edukasi dan sosialisasi dengan mengadakan kampanye edukasi yang menjelaskan pentingnya pemilahan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan.
Kemudian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa melibatkan sekolah-sekolah dalam program pendidikan lingkungan untuk menanamkan nilai-nilai peduli lingkungan sejak dini, dan menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi dan tip tentang cara memilah sampah.
Baca Juga: Ikuti apel siaga di SSA, pengawas pemilu siap kedepankan integritas dalam pengawasan
Tak hanya itu, Pemprov Jakarta juga bisa memberikan insentif positif dengan memberikan penghargaan bagi individu atau komunitas yang aktif memilah sampah, seperti pengurangan biaya retribusi atau hadiah lain.
“Bisa juga dengan mendorong partisipasi dalam program bank sampah dengan memberikan manfaat ekonomi bagi mereka yang terlibat,” kata Kasandra.
Cara lain yang bisa dilakukan misalnya dengan keterlibatan komunitas. Membangun komunitas yang peduli lingkungan untuk saling mendukung dan berbagi praktik terbaik dalam pemilahan sampah. Kemudian mengadakan acara bersih-bersih lingkungan yang melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap lingkungan.
Apabila memberlakukan program retribusi sampah, Pemprov Jakarta bisa melakukan penegakan hukum dan kebijakan dengan memastikan bahwa kebijakan retribusi diimplementasikan secara adil dan transparan, sehingga masyarakat merasa bahwa ada konsekuensi bagi mereka yang tidak mematuhi.
