HARIAN MERAPI - Perekonomian Indonesia relatif resilien pada tahun depan, dengan prediksi pertumbuhan ekonomi nasional 4,5-5,0 persen.
"Sumber utama pendorong pertumbuhan berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi yang diperkirakan masih cukup kuat," kata Direktur Eksekutif CORE (Center of Reform on Economics) Indonesia Mohammad Faisal, di Jakarta, Kamis (29/12/2022).
Hal itu disampaikan Faisal menanggapi optimisme Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait kondisi ekonomi Indonesia tahun depan. Airlangga menjabarkan strategi untuk menjaga resiliensi dari ancaman resesi ekonomi dunia 2023.
Baca Juga: BNNK Temanggung berhasil memetakan jaringan narkoba, begini lho dampaknya pada penanganan narkotika
Pemerintah akan menjaga pertumbuhan ekonomi berada di angka 4,7-5,3%, mendorong investasi, antisipasi inflasi global, pengetatan kebijakan moneter, menjaga surplus neraca perdagangan, serta menjaga daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial (bansos).
Ketum Golkar itu juga mengungkapkan ada berbagai pelajaran berharga untuk menghadapi krisis kala pandemi. Utamanya soal koordinasi dan sinergi erat dari berbagai pihak. "Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, namun harus waspada dan antisipasi terhadap tantangan global," terang Airlangga.
Menurut Faisal, Konsumsi rumah tangga tahun depan diprediksi mampu melampaui level pra-pandemi. Prediksi itu didasarkan pada sejumlah faktor seperti relatif terkendalinya pandemi, tingkat inflasi lebih rendah, dan dorongan belanja politik jelang Pemilu 2024.
"CORE Indonesia memprediksi inflasi tahun depan berkisar antara 2-3 persen, di bawah inflasi tahun ini yang diperkirakan mencapai 5-6 persen," tambahnya.
Baca Juga: Witan gagal memanfaatkan peluang emas, Indonesia bermain imbang 0-0 lawan Thailand di babak pertama
Pemerintah juga perlu memperhatikan bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Prakerja. Ada potensi penyaluran bansos dan subsidi pada 2023 akan mengulangi masalah yang terjadi pada tahun ini.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih belum optimal dengan ditemukannya data ganda dan data belum diperbaharui.
"Di tengah kondisi perekonomian ke depannya yang diprediksi akan bergejolak, diharapkan berbagai program ini dapat menjadi bantalan untuk banyak pihak yang terkena dampak dari ketidakstabilan perekonomian pada tahun 2023," terusnya.
Baca Juga: Pekerja pabrik rokok di Sleman terima BLT DBHCHT Rp 600 ribu
Sinkronisasi data
Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menekankan pemerintah seharusnya menyelesaikan soal data terlebih dahulu agar bisa meningkatkan koordinasi dan sinergi dari semua pihak, serta mengorkestrasi kebijakan ekonomi.
