HARIAN MERAPI - Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada aspek penegakan hukum dan ekonomi berada paling rendah.
Demikian menurut Survei Litbang Kompas terbaru. Kepuasan publik pada aspek ekonomi berada di angka 50,8 persen.
Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf secara keseluruhan pada periode Oktober 2022 adalah 62,1 persen.
Baca Juga: Kasus dugaan peredaran narkoba, Irjen Pol Teddy Minahasa ditahan selama 20 hari
Angka tersebut turun 5 persen dibanding survei Juni 2022 atau turun 11,8 persen dibanding survei Januari 2022.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan pemerintah patut melakukan upaya penstabilan harga kebutuhan pokok untuk menumbuhkan kepuasan dan kepercayaan publik.
"Pemerintah menurut saya harus fokus mengendalikan harga supaya tidak naik, tetap stabil. Tentu menjaga tingkat inflasi tetap terkendali," terangnya.
Akademisi Universitas Trisakti itu juga menekankan pentingnya pemerintah untuk fokus pada ketersediaan dan pemerataan pangan di tengah ancaman krisis pangan global.
Pemerintah pusat dan daerah juga harus berkolaborasi untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan pangan, termasuk juga mengantisipasi terjadinya penyelewengan pangan.
Baca Juga: Etilen glikol, ternyata biasa digunakan untuk cairan rem kendaraan, radiator, dan anti karat
"Pangan ini harus dibikin sedemikian rupa ketersediaannya karena prediksi krisis pangan akan terjadi. Pemerintah sekarang fokus pada kementerian-kementerian yang langsung berurusan dengan pangan. Kita kan sebenarnya banyak lembaga yang mengurusi pangan, ada Bulog, Badan Pangan, Kementan, dan kementerian lain. Itu harus kolaborasi, koordinasi. Jangan ego sektoral lagi," tegasnya.
Trubus juga menekankan agar faktor distribusi diperhatikan. Pemerintah telah mempunyai dukungan infrastruktur yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk memperlancar distribusi pangan.
"Kan kita sudah punya daya dukungan infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, sudah dibikin semuanya.Jangan ada daerah yang kurang atau berlebih, pemerintah diam saja. Ini kan kepercayaan publiknya jadi bingung," sambungnya.
Pemerintah juga harus fokus pada konsumsi rumah tangga dengan menjaga daya beli masyarakat dan keteraksesan komoditas pangan.
