Antisipasi dinamika ekonomi, Pemerintah perlu kaji asumsi nilai tukar APBN 2023

photo author
- Senin, 17 Oktober 2022 | 19:18 WIB
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto dalam penutupan The 6th ASEAN-Italy High Level Dialogue, Rabu (6/7/2022).  (ANTARA/Sanya Dinda)
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto dalam penutupan The 6th ASEAN-Italy High Level Dialogue, Rabu (6/7/2022). (ANTARA/Sanya Dinda)

Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pelemahan nilai rupiah, namun masih banyak negara lain yang terdepresi lebih dalam.

Baca Juga: Cepat woy kau tembak! Perintah Ferdy Sambo kepada Bharada E dan dia mengakhirinya dengan satu tembakan

Makin berat

Sementara itu Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan agar semua pihak tidak terlena dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang masih mampu bertahan, bahkan mendapat pujian dari International Monetary Fund (IMF).

Menurutnya, tantangan ke depan akan semakin berat. Hal itu ditunjukkan salah satunya dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang semakin memperberat beban APBN. "Badai ekonomi makin mendekat, ketika lemahnya rupiah akan membebani APBN kita," terangnya.

Menurutnya, Indonesia masih menggunakan dolar AS untuk membayar hutang luar negeri dan keperluan lain. Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS, maka akan semakin bertambah besaran rupiah yang dikeluarkan.

Baca Juga: Kakek Dahlan cerita soal misteri Lembuswana, makhluk halus penghuni dasar Sungai Mahakam

"Karena ketika mau bayar utang dan bunga utang dalam bentuk dollar AS, akan naik tinggi dalam rupiah. Belanja impor bahan baku atau yang lain, akan tinggi dan mahal. Daya beli rakyat makin lemah, dan lama kelamaan, rupiah tidak laku lagi sebagai transakai jual beli dalam negeri sendiri," sambungnya.

Oleh sebab itu, Uchok menyarankan perencanaan APBN 2023 harus lebih memberi ruang pada sektor pertanian, perkebunan, dan pangan. Menurutnya, sektor lain patut untuk ditunda dahulu. Ia menambahkan alokasi belanja negara untuk alutsista di TNI dan Polri juga patut dialihkan untuk kemandirian pangan dan energi.

"Perencanaan APBN ke depan, harus banyak pertanian dan perkebunan untuk menanam pangan. Tolong tinggal proyek IKN, atau APBN 2023 naik jadi Rp3.050 triliun," tegasnya. *

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Widyo Suprayogi

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

INSTAR Beri Pengakuan atas Praktik Keberlanjutan IFG

Selasa, 16 Desember 2025 | 18:40 WIB
X