Faktor suplai berpengaruh besar dalam kenaikan angka inflasi dibanding faktor permintaan, sehingga perlu penguatan kolaborasi TPIP dan TPID.
"Kalau kemudian pemerintah melakukan usaha untuk kemudian menekan permasalahan dari sisi suplai dengan pengendalian inflasi di nasional dan daerah itu memang salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah," terangnya.
Efek BBM
Faisal menilai strategi pemerintah cukup mampu menahan laju inflasi.
Hal itu tampak dalam pembacaan data pada September. Memang ada peningkatan inflasi sebesar 1,17% (mtm), tetapi justru ada penurunan inflasi inti dan deflasi pada kelompok volatile food.
Artinya, pendorong inflasi adalah dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Jadi faktor pendorong inflasinya murni karena memang first round efek kenaikan harga BBM bersubsidi makanya kenanya di inflasi transportasi, karena bahan bakarnya," lanjutnya.
Menurutnya, deflasi pada September juga tidak biasa, karena lazimnya kenaikan BBM subsidi akan diikuti inflasi harga pangan.
Faisal juga menduga hal itu juga dipengaruhi faktor permintaan yang tidak terlalu kuat.
"Padahal biasanya ketika ada kenaikan harga BBM subsidi diikuti juga oleh kenaikan bahan pangan ya biasanya. Tapi di September kemarin malah terjadi deflasi," terangnya.
Baca Juga: Disurati siswa SD Sugihan 03 Tengaran, Ganjar tergoda dan datangi SD tersebut
Sebab itu, Faisal menyarankan pemerintah agar melihat tingkat keefektifan strategi penurunan inflasi dalam beberapa bulan ke depan.
"Juga harus mesti dilihat juga apakah sudah efektif atau belum, ini masih di bulan September ya jadi baru kita lihat first round effect," pungkasnya. Sementara itu pemerintah terus berupaya menjaga kestabilan harga dan inflasi dengan sejumlah ‘extra effort’.
“Saat ini inflasi berada di level 5,9 persen. Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah telah melaksanakan sejumlah langkah seperti mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” Kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Selain itu, Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2% Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.