Sistem Ekonomi Pancasila dalam Pembangunan Membutuhkan Political Action bagi Lingkungan

photo author
- Kamis, 15 Mei 2025 | 09:00 WIB
Foto bersama Prof Ilham Habibie bersama Suandi Hamid, Umar Juoro, Fadhil Hasan di Habibie Center Jakarta, Rabu (14/2).  (Dok. Istimewa)
Foto bersama Prof Ilham Habibie bersama Suandi Hamid, Umar Juoro, Fadhil Hasan di Habibie Center Jakarta, Rabu (14/2). (Dok. Istimewa)

HARIAN MERAPI - Pembangunan ekonomi dalam Sistem Ekonomi Pancasila harus peduli lingkungan, bukan merusak lingkungan dan hanya berorientasi jangka pendek.

Hal ini dikemukakan Rektor Universitas Widya Mataram Prof Edy Suandi Hamid, merespons yang disampaikan Prof Ilham Habibie dalam FGD tentang Sistem Ekonomi Pancasila bertema 'Menggali dan Mengkaji Arah dan Implementasi Ekonomi Pasar Berbasis Pancasila dan Konstitusi UUD 1945' di Habibie Center, Jakarta, Rabu (14/2).

Berbicara dalam forum itu antara lain Prof Didik J Rachbini, Umar Juoro, Fadhil Hasan, Arief Budimanta, Edhi Purnawan, Elan Satriawan, dan belasan ekonom senior lainnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo di Depan Purnawirawan TNI-Polri: Keberhasilan Bangsa Berkat Pendahulu

Menurut Prof Edy, perhatian Indonesia terhadap lingkungan sudah cukup lama, yakni sejak 1970-an, dengan dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup di bawah Manteri Prof Emiel Salim.

"Namun perhatian itu lebih banyak pada tataran normatif, belum implementatif. Lebih pada political interest belum pada political action," ujar Prof Edy yang juga Ketua Yayasan Mubyarto Institute.

Sementara itu peneliti Indef Dr Umar Juoro menegaskan, Sistem Ekonomi Pancasila mirip dengan yang dilakukan Jerman dengan Sistem Pasar Sosial atau social market economy.

Baca Juga: Kepala BGN: Asuransi untuk Penerima MBG Masih Sebatas Wacana

"Jadi, dalam sistem ini persaingan tetap berjalan, namun pemerintah tetap perlu campur tangan manakala tujuan kesejatheraan sosial tidak mewujud," ucap Umar.

Prof Didiek J Rachbini yang memimpin FGD tersebut menegaskan tentang masih perlu dirutinkannya forum-forum kajian untuk memformulasikan Sistem Ekonomi Pancasila ini. Ia mengajak para ekonom dan ahli ilmu sosial lainnya untuk terus berdiskusi agar diperoleh bangun sistem yang utuh yang cocok untuk Indonesia.

Baca Juga: Sorotan Khusus Meutya Hafid soal Siswa Nakal di Jabar Masuk Barak TNI, Sebut Bisa Jadi Model Nasional

Sementara itu, dosen FE UGM Elan Satriawan menegaskan bahwa Pancasila hanyalah sebagai principle guidance dalam ekonomi. 

"Dan ini sifatnya dinamis sesuai dengan perkembangan situasi yang terjadi," ucap mantan Stafsus Wapres tentang Kemiskinan ini. *

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Sutriono

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

INSTAR Beri Pengakuan atas Praktik Keberlanjutan IFG

Selasa, 16 Desember 2025 | 18:40 WIB
X