MAGELANG, harianmerapi.com - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Magelang optimistis para atlet mampu berprestasi dan memperbaiki peringkat pada Pra-Porprov 2022.
Ketua KONI Kota Magelang Ali Sungkar mengatakan pada Pra-Porprov yang akan digelar Maret 2022, Kota Magelang mengirimkan sebanyak 207 atlet.
"Kami akan kirim 207 atket untuk berlaga di 41 cabang olahraga (cabor), ditambah pelatih dan official," kata Ali Sungkar pada Gelar Atlet KONI Kota Magelang di GOR Samapta, Rabu (5/1/2022).
Baca Juga: Pasar Johar Semarang Rampung Direvitalisasi, Presiden Jokowi Titip Ini ke Pedagang
Dia mengatakan KONI berupaya meloloskan atlet ke Pra-Porprov 2022 sebanyak-banyaknya, yang secara kualitas dan kuantitas mampu berprestasi dan mampu memperbaiki peringkat Porprov yang akan datang.
"Butuh kerja keras, tekad dan target agar impian terwujud," kata Ali.
Menurutnya, di tengah pandemi Covid-19, para atlet dihadapkan pada kondisi serba sulit, keterbatasan waktu untuk berlatih, hingga keterbatasan sarana prasaran setiap cabor dan dukungan dana yang juga terbatas.
Baca Juga: Heboh Lahan Virtual Alun-alun Utara Jogja dan Kompleks Kantor Kepatihan Terjual di Situs Next Earth
"Tapi kami berupaya semaksimal mungkin, semangat dan motivasi tinggi dari para atlet, pelatih dan ketua cabor untuk berusaha meraih prestasi hebat," katanya.
Setelah gelar atlet, KONI Kota Magelang akan melaksanakan sejumlah kegiatan persiapan Pra-Porprov 2022 diantaranya tes fisik, latihan, pengawasan dan pemantauan yang intensif dari KONI.
Sebagai informasi, para atlet yang mengikuti gelar di GOR Samapta merupakan hasil seleksi Porwil Dulongmas Oktober-Desember 2021 lalu sekaligus hasil penjaringan.
Hadir pada kegiatan tersebut Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz, Wakil Wali Kota Magelang M. Mansyur, Sekda Kota Magelang Joko Budiyono, Kepala Disporapar Kota Magelang Wulandari Wahyuningsing dan jajaran KONI Kota Magelang.
Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz menuturkan, kesuksesan olahraga Kota Magelang tidak hanya tugas KONI tapi juga seluruh komponen masyarakat, termasuk penganggaran pemerintah.
