• Kamis, 9 Desember 2021

Bupati Banjarnegara Bantah Terima Suap Rp 2,1 Miliar, Tapi KPK Punya Bukti Kuat

- Sabtu, 4 September 2021 | 20:45 WIB
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/9/2021).  (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/9/2021). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

JAKARTA,harianmerapi.com-Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono membantah menerima suap senilai Rp 2,1 miliar dalam berbagai proyek insfrastruktur. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan memiliki bukti kuat .

"Kami tegaskan bahwa KPK telah memiliki bukti yang kuat menurut hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud sehingga perkara ini naik ke tahap penyidikan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/9/2021).

Budhi bersama Kedy Afandi (KA) dari pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah, Tahun 2017-2018.

Baca Juga: Bupati Banjarnegara Dikabarkan Ungggah Pernyataan Lewat Medsos. Begini Tanggapan KPK

KPK pun mengharapkan agar tersangka dan pihak-pihak lain yang nantinya dipanggil dan diperiksa terkait kasus tersebut bertindak kooperatif dengan menerangkan fakta-fakta sebenarnya yang diketahui di hadapan penyidik.

Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut bahwa pada September 2017, Budhi memerintahkan Kedy yang juga orang kepercayaan dan pernah menjadi ketua tim sukses dari Budhi saat mengikuti proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjarnegara untuk memimpin rapat koordinasi (rakor).

Rakor tersebut dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan.

Baca Juga: Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Miliki Kekayaan Rp 23 miliar, 2 Tahun Naik Rp 4 Miliar

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sebagaimana perintah dan arahan Budhi, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai 20 persen dari nilai proyek dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen "fee" sebesar 10 persen dari nilai proyek.

Penerimaan komitmen "fee" senilai 10 persen oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy.*

Halaman:

Editor: Herbangun Pangarso Aji

Sumber: Antara

Tags

Terkini

X