TEMANGGUNG, harianmerapi.com - RSUD Temanggung bertekad meraih predikat WBK dan WBBM.
Sebagai langkah awal rumah sakit plat merah itu mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), Rabu (5/1/2022).
Pencanangan dilakukan Bupati Temanggung Al Khadziq diikuti jajaran direksi, manajemen dan segenap karyawan.
Hadir dalam pencanangan tersebut selain bupati adalah Wakil Bupati Heri Ibnu Wibowo, Ketua DPRD Yunianto dan Dandim 0706 Temanggung Letkol CZI Kurniawan Hartanto dan segenap stakeholder.
Baca Juga: Dua Santri Tenggelam di Sungai Elo, Satu Orang Ditemukan Meninggal dan Satunya Masih dalam Pencarian
Direktur RSUD Tetty Kurniawati sebagai perwakilan RSUD menandatangani pakta integritas zona menuju WBK dan WBBM.
Direktur RSUD Tetty Kurniawati mengatakan WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
"Seluruh direksi, manajemen dan karyawan RSUD bertekad untuk menjadi wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)," kata dia.
Baca Juga: Heboh Lahan Virtual Alun-alun Utara Jogja dan Kompleks Kantor Kepatihan Terjual di Situs Next Earth
Dia menerangkan untuk mencapai predikat WBK dan WBBM, unit kerja harus terlebih dahulu membangun Zona Integritas (ZI).
Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Berbagai upaya akan dilakukan untuk mewujudkannya atau meraihnya. Yang diantaranya mengubah manset cara pandang karyawan dan tidak memberi celah atau mencegah terjadinya korupsi.
Baca Juga: PSIS Semarang Dapatkan Tanda Tangan Chevaughn Walsh
Dia mengatakan optimis dapat mewujudkan apalagi RSUD sudah bisa meraih bintang lima dalam pelayanan pasien.
Diharapkan tidak sekedar pencanangan dan deklarasi maupun slogan tetapi bukti nyata untuk mencapai tata kelola yang baik.*