nasional

Istana Ungkap 2 Opsi Terkait Polemik Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Salah Satunya Meminta Kelonggaran Waktu

Sabtu, 1 November 2025 | 09:00 WIB
Pemerintah Indonesia masih mencari skema terbaik terkait sisa utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. (setneg.go.id)

HARIAN MERAPI - Pemerintah tengah mencari skema terbaik untuk mendapatkan kelonggaran waktu pembayaran sisa utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Pembahasan itu menjadi salah satu agenda dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto beberapa hari lalu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden meminta jajarannya menghitung ulang kewajiban keuangan proyek strategis nasional tersebut dan mempertimbangkan opsi perpanjangan masa pembayaran utang.

Baca Juga: Duduk Perkara Aksi Pemukulan Wabup Pidie Jaya Terhadap Kepala SPPG Sagoe: BGN Kecam Keras hingga Permintaan Maaf Sang Pejabat

“Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungannya,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Jakarta pada Kamis 30 Oktober 2025.

“Salah satu opsinya adalah kemungkinan untuk meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” imbuhnya.

Tugas Khusus untuk Hitung Ulang Utang Whoosh

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani untuk menghitung kembali sisa utang proyek KCJB.

Baca Juga: Sejumlah Pohon Tumbang dan Papan Nama Roboh Saat Hujan Deras di Yogya, Dua Orang Luka dan Dua Mobil Tertimpa

Menurut Prasetyo, ketiganya juga diminta mencari alternatif skema pembiayaan jangka panjang yang tidak membebani keuangan negara, sambil tetap menjaga keberlanjutan proyek.

“Mereka menghitung lagi detilnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario skema terbaik,” ujarnya.

Prasetyo menegaskan, pemerintah berkomitmen mempe

Baca Juga: Pelajar asal Magelang meninggal akibat kecelakaan tunggal di Jalan Tempel -Turi Slemanrbaiki tata kelola transportasi publik secara menyeluruh, tidak hanya di sektor kereta cepat.

“Kewajiban pemerintah adalah menyediakan transportasi publik yang baik, mulai dari kereta api reguler, bus, kapal, hingga moda lainnya,” tuturnya.

Halaman:

Tags

Terkini

Ada jaksa yang ditangkap dalam OTT KPK di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 15:15 WIB