Perhatian ke utang Whoosh ini muncul usai pernyataan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang tak mau merogoh uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi utang tersebut.
Menkeu Purbaya menyebut Whoosh yang saat ini dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), seharusnya menjadi tanggung jawab Danantara sebagai holding BUMN.
“Ini KCIC di bawah Danantara kan? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri,” ucap Menkeu Purbaya dalam media gathering di Bogor pada 10 Oktober 2025 lalu.
“(Danantara) Sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Seharusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Kalau enggak ya semua ke kita lagi termasuk devidennya,” jelasnya.
Baca Juga: Siapa penanggung jawab ambruknya musala di Ponpes Al Khoziny ?
Skema Pembayaran Utang yang Disiapkan Danantara
Respons Menkeu Purbaya itu muncul setelah pernyataan dari Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria tentang nasib pembayaran utang Whoosh yang mencapai Rp116 triliun.
“Ini utang pembangunannya cukup besar. Apakah kemudian kita tambahkan equity (penyertaan modal) sehingga perusahaan ini self sustain karena secara operasional sudah cukup,” kata Dony kepada awak media di JICC, Jakarta pada 9 Oktober 2025 lalu.
Dony kemudian membeberkan skema kedua, yakni menyerahkan infrastruktur proyek Whoosh menjadi milik pemerintah seperti kereta api pada umumnya.
Baca Juga: Ini yang harus dilakukan orang tua mengatasi alergi pada anak, jangan panik
“Atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah, dua opsi ini yang coba kita tawarkan,” paparnya.
Hingga saat ini, belum diketahui bagaimana skema pembayaran utang yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait proyek kereta tersebut. *