HARIAN MERAPI - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
KPAI menilai, evaluasi menyeluruh bisa efektif untuk menghentikan terjadinya kasus keracunan.
"Dengan peristiwa ini menjadi hikmah buat kita semua. Dengan Presiden tahu permasalahan sesungguhnya, dia langsung memanggil sejumlah pihak, dan melakukan aksi cepat," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Pihaknya mencatat ada lima reaksi yang dilakukan pemerintah terhadap program ini, yakni menghentikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebabkan keracunan, meminta dilakukannya investigasi dengan melibatkan kepolisian.
Selanjutnya, meminta koki profesional untuk ditempatkan di dapur SPPG, serta merapikan struktur Badan Gizi Nasional (BGN) dengan memasukkan unsur lain, seperti Kemenkes, Kemendagri, Kemendikdasmen, dan pemerintah daerah, yang bertujuan meningkatkan pengawasan.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari imbas kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berulang.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang menegaskan BGN tidak akan berkompromi terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan penerima manfaat.
"Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama," ujar Nanik S Deyang seperti dilansir Antara.
Beberapa dapur layanan MBG yang dinonaktifkan, antara lain SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, dan SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung (Sulawesi Tengah).
Nanik menambahkan puluhan SPPG yang dinonaktifkan kini masih menunggu hasil uji laboratorium yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).(*)
