HARIAN MERAPI - Bupati Sleman, Harda Kiswaya bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) KPH Yudanegara berkunjung ke Kabupaten Konawe Selatan.
Harda bersama rombongan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Senin (14/7/2025) dalam rangka menindaklanjuti permasalahan yang dialami transmigran asal Sleman di Konawe Selatan.
Berdasarkan keterangan transmigran asal Sleman, pihaknya mengaku belum menerima haknya sesuai perjanjian kerja sama yang telah disepakati dalam program transmigran di Konawe Selatan.
Informasi tersebut disampaikan perwakilan transmigran asal Sleman saat dijumpai Harda Kiswaya di Desa Laikandonga dan Unit Pemukiman Transmigran (UPT) Tolihe.
Baca Juga: Berbagai metode pendidikan anak dalam keluarga
”Ya kami baru menerima yang pekarangan (tempat tinggal). Untuk yang lahan garapan, kami semua belum menerima sedikitpun sesuai perjanjian diawal,” ungkap Moh Dakir selaku Ketua Paguyuban Transmigran di UPT Tolihe.
Seluruh aspirasi transmigran asal Sleman ini ditindaklanjuti Harda Kiswaya bersama Pemkab Konawe Selatan, dalam hal ini Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo.
Dalam pertemuannya, Irham Kalenggo menyatakan bahwa permasalahan transmigran asal Sleman tersebut mendapatkan atensi khusus darinya dan Pemerintah Kabupaten Konawe selatan.
”Kami memberikan atensi terhadap permasalahan transmigran ini. Bersama Pemerintah Kabupaten Sleman, kami siap mencarikan solusi-solusi terbaik bagi transmigran sesuai kondisi dan kemampuan yang ada di sini," jelasnya.
Baca Juga: Kasus produsen beras nakal, Polri periksa 22 saksi untuk dalami pelanggaran mutu dan takaran
Pada kesempatan itu, Bupati Sleman, Harda Kiswaya menegaskan bahwa harus ada upaya-upaya kongkret dari kedua pemerintah daerah untuk mendapatkan solusi bagi transmigran, agar permasalahan tidak semakin berlarut-larut.
”Saya harap ada upaya kongkret yang komprehensif untuk merumuskan solusi bagi transmigran di Konawe Selatan. Kasus ini sudah lama sekali, hari ini secara resmi juga saya serahkan surat Pemerintah Kabupaten Sleman kepada Bupati Konawe Selatan yang meminta agar permasalahan ini dapat diselesaikan sesegera mungkin," kata Harda.
Pada pertemuan ini Pemkab Sleman dan Pemkab Konawe Selatan merumuskan beberapa opsi sebagai solusi. Kemudian akan menjadi kajian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada Kementerian Transmigrasi.
Pada kesempatan yang sama, KPH Yudanegara juga menyampaikan bahwa permasalahan ini mendapatkan perhatian dari Gubernur DIY.
”Transmigrasi merupakan salah satu upaya mengatasi permasalahan kependudukan yang ada, apa yang ada di Konawe Selatan in tentu saja akan saya laporkan kepada Sri Sultan," tegasnya.*